BATAM – Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu menggambarkan nasib Leo Triman Zebua, mantan pekerja PT Polymer Resources Indonesia di kawasan CPO Kabil, Nongsa, Batam.
Setelah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengahnya putus hingga mengalami cacat permanen, Leo justru harus menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.
Tak hanya kehilangan dua jari saat menjalankan pekerjaan, Leo kini juga terseret persoalan hukum setelah dituding melakukan pencurian barang milik perusahaan. Tuduhan tersebut dibantah pihak Leo melalui kuasa hukumnya.
Kasus ini pun memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak pekerja, terutama bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan kemampuan fisik akibat insiden di lingkungan perusahaan.
Diketahui, kecelakaan kerja yang dialami Leo terjadi pada 30 April 2025. Insiden tersebut mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengahnya putus sehingga menyebabkan cacat permanen.
Kuasa hukum Leo Triman Zebua, Religius Sarumaha, SH, mengecam tindakan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan penghargaan terhadap pekerja yang mengalami musibah saat menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan, pihaknya tetap menghormati proses hukum terkait tuduhan pencurian yang kini sedang ditangani kepolisian. Namun, pihaknya juga menyiapkan langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak terbukti.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum dan melaporkan balik melalui seluruh mekanisme hukum yang berlaku,” kata Religius, Jumat (20/11/2026).
Menurut Religius, persoalan yang dialami kliennya tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, Leo sebelumnya telah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan dua jari secara permanen.
Ia menilai, perusahaan semestinya memberikan perhatian terhadap hak dan perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, bukan justru membiarkan persoalan baru semakin membebani pekerja tersebut.
“Jangan sampai seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Ketika pekerja mengalami musibah saat bekerja, perusahaan seharusnya tetap memperhatikan hak dan perlindungannya,” ujarnya.
Dugaan Upah di Bawah UMK
Persoalan tidak berhenti pada dugaan PHK sepihak dan tuduhan pencurian. Kuasa hukum Leo juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah dengan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Batam.
Religius menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, pelaporan upah pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan tercatat sesuai dengan UMK Batam.
Namun, upah yang disebut diterima kliennya justru jauh di bawah angka tersebut.
“Klien kami menerima upah sekitar Rp160.000 per hari. Selain itu, persoalan jam kerja dan hari kerja juga perlu menjadi perhatian karena klien kami disebut bekerja tanpa hari libur,” ungkapnya.
Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh oleh instansi pengawas ketenagakerjaan, termasuk memeriksa kesesuaian data upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan pembayaran yang benar-benar diterima pekerja.
Atas sejumlah persoalan itu, pihak kuasa hukum mendesak UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, serta instansi terkait segera turun tangan.
Mereka meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di PT Polymer Resources Indonesia, mulai dari sistem pengupahan, jam kerja, hak istirahat, pemenuhan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Kami berharap instansi terkait tidak tinggal diam. Perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan ini menjadi perhatian serius dan tidak ada pekerja lain yang mengalami nasib serupa,” tegasnya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja di kawasan industri Batam. Hak pekerja, keselamatan kerja, serta kepastian hubungan industrial harus menjadi perhatian bersama.
Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT Polymer Resources Indonesia belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait dugaan PHK sepihak, tudingan pencurian, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, maupun persoalan jam kerja yang disampaikan kuasa hukum Leo. (mri)











