Daerah

Ratusan Buruh Kepung Kantor Gubernur Jatim, Desak Khofifah Tetapkan Upah Minimum 2027 yang Layak

62
×

Ratusan Buruh Kepung Kantor Gubernur Jatim, Desak Khofifah Tetapkan Upah Minimum 2027 yang Layak

Sebarkan artikel ini

Hundreds of Workers Surround East Java Governor’s Office, Urge Khofifah to Set a Fair 2027 Minimum Wage

East Java Workers’ Rally at Government Office-Foto ilustrastion AI
SURABAYA – Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa dengan mengepung Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Mereka mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum 2027 yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja.

Aksi tersebut menjadi bentuk desakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang tenggat penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.

Para buruh meminta agar kebijakan pengupahan tahun depan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan batas minimum regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kenaikan kebutuhan hidup serta kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya.

Massa aksi berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang hingga Banyuwangi.

BACA JUGA:  PUK SP LEM SPSI PT Fastrata Buana Tuntut Upah Lembur, Buruh Banten Serukan Solidaritas

Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi, mereka menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan kaum buruh.

Dalam aksi tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan kepada Gubernur Khofifah.

Pertama, buruh meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 ditetapkan minimal sebesar Rp3.742.675.

Kedua, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 diminta mencapai sedikitnya Rp3.929.809.

Ketiga, penetapan UMK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur harus mengacu pada ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan indeks tertentu sekurang-kurangnya 1,00.

Keempat, buruh mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan tanpa mengurangi rekomendasi yang telah disampaikan oleh masing-masing bupati dan wali kota.

BACA JUGA:  Kasus ART di Surabaya Buka Persoalan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sekretaris Perda KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan kepada gubernur agar segera menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja.

“Kami meminta gubernur menetapkan UMK dengan layak dan memihak kepada pekerja. Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,” kata Jazuli.

Menurut buruh, persoalan kenaikan upah bukan sekadar menyangkut angka dalam keputusan gubernur. Besaran upah minimum memiliki dampak langsung terhadap kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, membayar tempat tinggal, hingga mempertahankan daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup.

BACA JUGA:  Ratusan Buruh dan Pelaku Usaha Material Banyuwangi Gelar Demo, Konvoi Dump Truk Ganggu Arus Lalu Lintas

Mereka menilai penetapan upah yang tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak berpotensi semakin memperberat beban ekonomi rumah tangga pekerja.

Karena itu, massa aksi meminta Khofifah Indar Parawansa tidak mengabaikan aspirasi serikat pekerja maupun rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan besaran upah minimum 2027.

Menjelang batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026, buruh berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengakomodasi tuntutan tersebut melalui kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi daerah, serta perlindungan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Sumber : aktual.com)