Daerah

Dedi Mulyadi Tetapkan UMP Jawa Barat 2027 Sebesar Rp3 Juta, Naik 29,44 Persen

72
×

Dedi Mulyadi Tetapkan UMP Jawa Barat 2027 Sebesar Rp3 Juta, Naik 29,44 Persen

Sebarkan artikel ini

Dedi Mulyadi Sets West Java’s 2027 Provincial Minimum Wage at Rp3 Million, Up 29.44 Percent

West Java 2027 Wage Announcement Infographic-Foto ilustrastion AI
BANDUNG BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3.000.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.317.601.

Pengumuman kenaikan UMP tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi seusai melakukan kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen. Nah, ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan, terdapat perubahan mekanisme dalam pengumuman upah minimum di Jawa Barat. Jika sebelumnya penetapan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan upah minimum sektoral diumumkan secara bersamaan, kini prosesnya dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, pemerintah provinsi terlebih dahulu menetapkan UMP Jawa Barat 2027. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), kemudian UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Pada hari ini memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat. Dulu itu bersama, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi Soroti Kesenjangan Upah di Jawa Barat

BACA JUGA:  TPPO Pekerja Migran Marak di Cianjur, 200 Orang Disebut Berangkat Nonprosedural

Dedi menyebut UMP merupakan batas minimum upah yang menjadi acuan di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun, penerapannya harus memperhatikan kondisi perekonomian dan karakteristik industri di masing-masing daerah.

Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan upah antara daerah industri besar dengan wilayah yang aktivitas industrinya relatif lebih terbatas.

Pada 2026, Kota Bekasi tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat, yakni hampir Rp6 juta. Disusul Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang juga memiliki tingkat upah relatif tinggi.

Sebaliknya, sejumlah daerah masih memiliki UMK di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp2,7 juta. Daerah tersebut antara lain Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.

“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ungkapnya.

Menurut Dedi, perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik industri di setiap wilayah.

Kabupaten dan Kota Bekasi serta Karawang, misalnya, memiliki konsentrasi industri berat dan padat modal, termasuk sektor elektronik dan otomotif.

Sementara itu, daerah seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Sukabumi lebih banyak memiliki industri padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang menyerap banyak tenaga kerja.

BACA JUGA:  Wamenaker: Kebijakan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja dan Jaga Industri

Atas kondisi tersebut, penetapan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta diharapkan menjadi jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

UMK Bekasi dan Karawang Tidak Terdampak Langsung

Dedi menegaskan, penetapan UMP Jawa Barat sebesar Rp3 juta tidak otomatis mengubah besaran upah di kabupaten/kota yang UMK-nya telah berada di atas angka tersebut.

Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang menjadi beberapa wilayah yang tidak terdampak langsung oleh penetapan UMP tersebut karena nilai UMK-nya sudah melampaui Rp3 juta.

Hal serupa berlaku bagi sejumlah daerah lain, seperti Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung.

“Upah ini tidak akan ada arti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Karena apa? Karena mereka upahnya sudah di atas Rp3 juta,” tutur Dedi.

Sebaliknya, kenaikan UMP menjadi Rp3 juta dinilai lebih relevan bagi daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat upah minimum relatif rendah.

Meski demikian, Dedi mengakui kenaikan tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi pengusaha, terutama perusahaan yang bergerak di sektor padat karya.

BACA JUGA:  PHK 67 Satpam PT Agro Muko Memanas, Pemkab Mukomuko Fasilitasi Mediasi

Ia berharap kebijakan kenaikan upah tidak sampai mengganggu keberlangsungan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya sektor tekstil, garmen, dan alas kaki.

“Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” katanya.

UMK 2027 Masih Menunggu Pembahasan Dewan Pengupahan

Setelah menetapkan UMP 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan membahas besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi.

Sementara itu, penetapan UMK 2027 dan UMSK di masing-masing kabupaten/kota masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dedi memperkirakan sejumlah daerah dengan tingkat upah relatif tinggi, seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, masih berpotensi mengalami kenaikan setelah proses pembahasan selesai.

“Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Dengan ditetapkannya UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta, perhatian selanjutnya tertuju pada pembahasan UMK di 27 kabupaten/kota. Besaran upah tersebut akan menjadi salah satu penentu tingkat kesejahteraan pekerja sekaligus tantangan bagi dunia usaha dalam menghadapi kebijakan pengupahan tahun 2027. (Sumber : kumparan.com)