JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia mengumumkan pembukaan seleksi administratif calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tahun 2026. Proses seleksi berlangsung mulai 9 Oktober hingga 22 November 2026.
Informasi tersebut disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B-4.5/1877/HI.04.02/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Surat itu ditujukan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait permohonan bantuan publikasi pembukaan seleksi calon Hakim Ad Hoc PHI.
Pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2204/DJU/KP1.1.3/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 mengenai permohonan rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.
Kemnaker Minta Mahkamah Agung Bantu Publikasi
Dalam surat tersebut, Kemnaker meminta dukungan Mahkamah Agung RI untuk menyebarluaskan informasi pembukaan seleksi melalui kanal komunikasi resmi lembaga peradilan tersebut.
Publikasi yang dimaksud meliputi pengumuman, persyaratan, serta ketentuan pendaftaran dan pengusulan calon Hakim Ad Hoc PHI. Langkah ini dilakukan agar informasi seleksi dapat diketahui oleh masyarakat yang berminat mengikuti proses rekrutmen.
Hakim Ad Hoc PHI merupakan hakim yang memiliki peran dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur pengadilan. Keberadaan hakim ini menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelesaian perkara antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha.
Informasi Persyaratan dan Pendaftaran Dapat Diakses Secara Online
Kemnaker menyampaikan bahwa pengumuman resmi beserta persyaratan dan ketentuan pendaftaran maupun pengusulan calon Hakim Ad Hoc PHI dapat diakses melalui laman:
https://sschphi.kemnaker.go.id
Calon peserta diimbau mencermati seluruh informasi yang tercantum pada laman tersebut agar memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku selama periode seleksi.
Berdasarkan surat permohonan publikasi yang diterbitkan Kemnaker, rincian persyaratan administrasi, dokumen yang harus disiapkan, serta tahapan seleksi berikutnya tidak dijabarkan secara terperinci dalam surat tersebut.
Oleh karena itu, calon peserta perlu merujuk langsung pada pengumuman resmi di laman Kemnaker untuk memperoleh informasi lengkap dan memastikan proses pendaftaran serta pengusulan dilakukan sesuai ketentuan.
Pembukaan seleksi calon Hakim Ad Hoc PHI tahun 2026 ini menjadi kesempatan bagi kandidat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses rekrutmen guna mendukung penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga peradilan. (Sumber : dandapala.com)
