JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai Indonesia perlu melakukan perombakan mendasar terhadap model pertumbuhan ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dinilai perlu ditinggalkan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan hal tersebut dalam konferensi bersama Asian Development Bank Institute di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rachmat, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak bisa lagi bertumpu pada keunggulan biaya tenaga kerja yang murah maupun pemanfaatan SDA secara terus-menerus. Fondasi pertumbuhan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, inovasi, serta penguatan kapasitas institusi.
Perubahan strategi tersebut menjadi penting karena Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Karena itu, transformasi ekonomi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial,” kata Rachmat, dikutip dari Antara.
Perkuat Kualitas SDM
Rachmat menekankan bahwa kualitas SDM menjadi salah satu fondasi utama untuk mendorong transformasi ekonomi nasional. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang semakin berbasis produktivitas dan inovasi.
Menurut dia, perubahan model pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Pemerintah juga harus memastikan pembangunan memiliki arah yang jelas untuk menghadapi perubahan dan risiko di masa depan.
Ia menjelaskan, penyusunan visi pembangunan jangka panjang bukan sekadar kegiatan untuk meramalkan masa depan. Lebih dari itu, visi pembangunan harus menjadi instrumen untuk merancang masa depan yang ingin diwujudkan oleh bangsa.
Dengan pendekatan tersebut, sistem perencanaan pembangunan nasional perlu terus diperkuat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons persoalan jangka pendek, tetapi juga dapat mengantisipasi berbagai risiko dan peluang yang muncul dalam jangka panjang.
Tantangan Pembangunan Makin Kompleks
Rachmat mengatakan tantangan pembangunan Indonesia saat ini semakin beragam. Selain persoalan ekonomi, pemerintah harus menghadapi ancaman perubahan iklim, bencana akibat kelalaian manusia, serta potensi bencana alam.
Situasi tersebut membutuhkan sistem perencanaan yang lebih adaptif dan berbasis pengetahuan. Kebijakan pembangunan harus didukung data dan kajian yang kuat sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Rachmat meluncurkan Bappenas Institute sebagai wadah strategis yang menghubungkan basis pengetahuan dengan proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
Bappenas Institute sekaligus diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal Bappenas dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.
Lembaga tersebut memiliki tiga peran utama.
Pertama, strategic policy intelligence, yakni mempercepat pemetaan perubahan sejak dini serta merumuskan berbagai pilihan kebijakan berdasarkan data empiris.
Kedua, planning academy, yang ditujukan untuk memperkuat kompetensi perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ketiga, kolaborasi pengetahuan dan kebijakan, melalui pembangunan jejaring lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, komunitas lokal, dunia usaha, serta mitra pembangunan.
Menuju Indonesia Emas 2045
Rachmat menegaskan bahwa transformasi ekonomi Indonesia membutuhkan pembenahan secara menyeluruh, terutama pada aspek SDM dan kelembagaan.
Peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu mendorong produktivitas nasional sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada upah murah dan eksploitasi SDA.
Penguatan institusi juga menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan mampu menjawab perubahan yang terjadi.
Pembenahan tersebut pada akhirnya diharapkan menjadi fondasi bagi pencapaian target pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, transformasi ekonomi bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, inovatif, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Sumber : Liputan6)
