MAKASAR — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pentingnya pembenahan persoalan di hulu sektor riil sebagai langkah strategis untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga penciptaan lapangan kerja. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyebut PHK hanyalah dampak akhir dari berbagai hambatan usaha yang menekan investasi dan produksi.
Dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 yang berlangsung pada 3–5 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan, Shinta menyoroti sejumlah persoalan utama yang harus segera ditangani, seperti tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya logistik dan energi, serta birokrasi dan regulasi yang berbelit.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” ujar Shinta, Jumat (14/8).
Apindo menilai setiap hambatan usaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya mendorong investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Untuk itu, Apindo membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha yang bertugas mengidentifikasi, memetakan, dan mengawal penyelesaian berbagai persoalan dunia usaha. Saat ini, lebih dari 14 isu prioritas tengah dikawal, mulai dari pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, sertifikasi halal, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga menjadi sorotan. Sekitar 67% pengangguran berasal dari generasi muda, mayoritas generasi Z, sementara hampir 60% tenaga kerja masih berada di sektor informal. Menurut Apindo, tantangan bukan hanya menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal, dan berkelanjutan.
Pemerintah dan DPR turut menanggapi urgensi tersebut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global, sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan dan reformasi regulasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan perlunya kepastian hukum serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
Apindo juga mendorong agar potensi investasi daerah dapat segera direalisasikan melalui kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan konektivitas dengan rantai pasok nasional maupun global. Upaya ini diperkuat lewat business investment expo, forum, dan business matching session yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, serta mitra internasional.
Shinta menutup dengan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak cukup dibangun melalui kebijakan jangka pendek, melainkan reformasi mendasar di sektor riil.
“Bagi Apindo, ketahanan ekonomi bukan sekadar kemampuan menghadapi ketidakpastian, tetapi juga kemampuan membangun fondasi ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sumber : beritasatu.com)
