Nasional

Mediasi Kedua Belum Temukan Titik Temu, Perselisihan PHK Fairus Abdullah dengan PT Multikon Masih Berlanjut

57
×

Mediasi Kedua Belum Temukan Titik Temu, Perselisihan PHK Fairus Abdullah dengan PT Multikon Masih Berlanjut

Sebarkan artikel ini

Second Mediation Fails to Reach Agreement, Fairus Abdullah’s Termination Dispute with PT Multikon Continues

Labor Mediation Dispute at Multikon-Foto ilustrastion AI
JAKARTA – Perselisihan hubungan industrial antara Fairus Abdullah dengan PT Multibangun Adhitama Konstruksi (Multikon) masih belum menemukan titik penyelesaian. Memasuki mediasi kedua, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami Fairus Abdullah masih menyisakan perbedaan pandangan terkait pemenuhan hak-hak pekerja setelah terkena PHK.

Fairus Abdullah diketahui telah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan di PT Multibangun Adhitama Konstruksi. Namun, setelah belasan tahun bekerja, ia akhirnya mengalami PHK dengan alasan efisiensi. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan perselisihan mengenai hak-hak yang seharusnya diterima pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

Kuasa hukum Fairus Abdullah, Rahmat Aminudin, S.H., menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Menurutnya, mediasi seharusnya menjadi ruang dialog untuk mencari solusi yang adil dengan tetap menghormati hak dan martabat pekerja.

Ia mengingatkan bahwa di balik hubungan kerja terdapat pengabdian, tanggung jawab, serta kontribusi pekerja yang turut mendukung keberlangsungan perusahaan selama bertahun-tahun.

Pengabdian 13 Tahun Lebih Harus Dihargai

Rahmat menilai, perusahaan memang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan bisnis, termasuk melakukan efisiensi demi menjaga keberlangsungan usaha. Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja yang terkena dampak kebijakan tersebut.

BACA JUGA:  Saat Ribuan Buruh Kehilangan Pekerjaan, Tiket Konser Rp5 Juta Tetap Laris Manis

Menurutnya, pekerja yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 13 tahun semestinya mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang layak, terutama ketika menghadapi persoalan PHK.

“Perusahaan tentu memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Tetapi jangan sampai kebijakan perusahaan justru membuat hak-hak pekerja yang telah mengabdikan dirinya selama belasan tahun menjadi seolah-olah tidak memiliki arti. Pekerja juga manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan masa depan yang harus diperhatikan,” tegas Rahmat.

Ia berharap PT Multibangun Adhitama Konstruksi dapat menunjukkan sikap bijaksana dan memiliki kesungguhan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi Bukan Sekadar Menggugurkan Kewajiban

Memasuki mediasi kedua, proses penyelesaian perselisihan antara Fairus Abdullah dan PT Multikon masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan final.

Rahmat mengatakan, pihaknya tetap menghormati mekanisme mediasi yang sedang berjalan. Namun, ia berharap perusahaan tidak sekadar memenuhi kewajiban prosedural dengan menghadiri pertemuan mediasi tanpa adanya kesungguhan untuk mencari penyelesaian.

“Kami tetap menghormati proses mediasi. Namun, perlu dipahami bahwa mediasi bukan sekadar pertemuan untuk menggugurkan kewajiban prosedural. Harus ada kesungguhan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak pekerja. Jangan sampai pekerja yang memperjuangkan haknya justru dipandang sebagai pihak yang merepotkan perusahaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perjuangan yang dilakukan kliennya bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dalam hubungan industrial, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

BACA JUGA:  Museum Marsinah Diresmikan Besok, Prabowo Akan Tinjau Jejak Perjuangan Buruh

Karena itu, ia berharap proses mediasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan pekerja.

Multikon Diminta Menunjukkan Kedewasaan dalam Hubungan Industrial

Lebih lanjut, Rahmat mengingatkan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan bisnis dan memperoleh keuntungan. Lebih dari itu, kualitas perusahaan juga tercermin dari cara manajemen memperlakukan pekerja, terutama ketika terjadi perselisihan ketenagakerjaan.

Menurutnya, perusahaan dengan tata kelola yang baik semestinya mampu menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kewajiban memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan meremehkan pekerja hanya karena mereka berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Justru ketika terjadi perselisihan, kualitas dan kedewasaan perusahaan diuji. Bagaimana perusahaan menghargai kontribusi pekerjanya, bagaimana perusahaan menyelesaikan persoalan, dan sejauh mana perusahaan menghormati ketentuan hukum,” tambahnya.

Ia juga menilai bahwa perselisihan hubungan industrial yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan.

BACA JUGA:  Dasco Desak Pertamina Temui Buruh dalam 48 Jam, 55.000 Pekerja Terancam PHK Akibat Krisis Gas Industri

Oleh karena itu, penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan yang adil dinilai menjadi langkah terbaik agar persoalan tidak semakin panjang.

Mengharapkan Penyelesaian yang Adil dan Bermartabat

Rahmat berharap PT Multikon dapat menunjukkan iktikad baik dalam proses penyelesaian perselisihan PHK yang dialami Fairus Abdullah. Ia menekankan bahwa hak pekerja harus ditempatkan sebagai bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan perusahaan.

Dengan masa pengabdian sekitar 13 tahun 6 bulan, Fairus Abdullah berharap persoalan PHK yang dialaminya dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian terhadap hak-haknya.

Proses mediasi kedua yang belum menghasilkan titik temu masih membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun komunikasi dan mencari kesepakatan.

Bagi Rahmat, penyelesaian yang bermartabat bukan hanya akan memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, adil, dan saling menghormati.

Kini, perhatian tertuju pada langkah PT Multibangun Adhitama Konstruksi dalam menindaklanjuti proses mediasi tersebut, sehingga perselisihan yang telah berlangsung dapat segera memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pekerja. (Sumber : mediabantencyber.co.id)