Nasional

Andre Rosiade Prioritaskan Kesejahteraan Pekerja Krakatau Steel, Usulkan Kepastian Status Kerja dan Upah Sesuai UMK

57
×

Andre Rosiade Prioritaskan Kesejahteraan Pekerja Krakatau Steel, Usulkan Kepastian Status Kerja dan Upah Sesuai UMK

Sebarkan artikel ini

Andre Rosiade Prioritizes Krakatau Steel Workers’ Welfare, Proposes Employment Status Certainty and Wages in Line with Regional Minimum Wage (UMK)

Formal Indonesian Assembly Around Reception Table-Foto ilustrastion AI
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan aspirasi pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, khususnya menyangkut kepastian status hubungan kerja, upah, dan jaminan kesejahteraan.

Komitmen tersebut disampaikan Andre setelah menerima aspirasi para pekerja Krakatau Steel yang sebelumnya menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Persoalan ini menyangkut nasib 64 pekerja yang membutuhkan kepastian hubungan kerja serta perlindungan hak-hak ketenagakerjaan.

Andre bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan dengan perwakilan pekerja Krakatau Steel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dialami para pekerja, mulai dari status hubungan kerja, pembayaran upah, hingga jaminan sosial dan kesejahteraan.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sebagian besar pekerja terdampak telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun. Namun, selama masa kerja tersebut mereka belum memperoleh kejelasan status hubungan kerja.

Ironisnya, para pekerja juga disebut menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Andre menegaskan, persoalan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI. Menurutnya, sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Komisi VI diminta aktif menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut karyawan di lingkungan BUMN.

“Kita diarahkan oleh Pak Dasco tugas Komisi VI itu untuk menyelesaikan seluruh masalah, terutama karyawan. Sesuai arahan Pak Dasco, kita diminta untuk memprioritaskan teman-teman Krakatau Steel,” kata Andre.

Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang tersebut memastikan aspirasi para pekerja tidak berhenti pada sebatas pertemuan, tetapi akan ditindaklanjuti melalui sejumlah rekomendasi penyelesaian.

BACA JUGA:  YLBHI Desak Bareskrim Usut Dugaan Penipuan Investasi Tambang Emas Rp58,5 Miliar di Sulut

Tiga Rekomendasi untuk Memperbaiki Kesejahteraan Pekerja

Dalam upaya memberikan kepastian hubungan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, Andre menyampaikan tiga rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pekerja terdampak.

Pertama, pekerja yang selama ini bekerja melalui mandor diusulkan untuk dialihkan menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) secara langsung melalui PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK).

Langkah tersebut dinilai penting agar hubungan kerja pekerja menjadi lebih jelas dan tidak lagi bergantung pada perantara atau mandor.

Kedua, Andre meminta agar para pekerja memperoleh upah sesuai dengan ketentuan UMK yang berlaku. Pembayaran upah tersebut harus dilakukan secara langsung tanpa adanya pemotongan oleh mandor.

Menurutnya, pekerja harus mendapatkan hak pengupahan secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak boleh ada praktik pemotongan yang merugikan pekerja.

BACA JUGA:  Keluhan Investor China terhadap Industri Nikel RI Jadi Sorotan Internasional

Ketiga, Andre mengusulkan adanya peluang peningkatan status pekerja dari PHL menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah menjalani masa kerja satu tahun.

Namun, pelaksanaan peningkatan status tersebut tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan.

Andre menyebutkan bahwa penyelesaian terhadap persoalan para pekerja kini telah menunjukkan perkembangan positif.

“Sekarang sudah PKWT, terdaftar resmi, gaji sudah di atas UMR, sudah dapat BPJS, dan sudah diakui,” kata dia.

Perubahan tersebut menjadi perkembangan penting bagi para pekerja yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian status kerja, persoalan pengupahan, serta keterbatasan akses terhadap jaminan sosial.

Dasco Dorong Pembenahan Manajemen Krakatau Steel

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi melakukan pembenahan dan menyehatkan sejumlah perusahaan BUMN, termasuk PT Krakatau Steel.

Menurut Dasco, Krakatau Steel sebenarnya merupakan perusahaan yang memiliki potensi bisnis besar. Namun, persoalan mismanajemen yang terjadi selama ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan perusahaan.

Karena itu, pemerintah telah menempatkan manajemen baru dengan harapan proses pembenahan perusahaan dapat berjalan lebih baik.

Dasco juga berharap manajemen baru Krakatau Steel dapat membangun komunikasi dan bekerja secara sinkron dengan serikat pekerja. Dengan demikian, pembenahan perusahaan tidak hanya berorientasi pada perbaikan bisnis, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para pekerja.

“Saat ini Pemerintah berkonsentrasi untuk menyehatkan Krakatau Steel, sebenarnya ini bisnis yang potensial, selama ini ada mismanajemen, manajemen baru sudah kita taruh di sana. Harapannya, agar sinkron dengan serikat pekerja supaya proses pembenahan menjadi lebih baik,” ujar Dasco.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja dalam proses restrukturisasi BUMN.

BACA JUGA:  PT Molex Ayus Laporkan Dugaan Perusakan Gerbang Pabrik saat Aksi Buruh ke Polresta Tangerang

Pekerja Apresiasi Perhatian Pimpinan DPR

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pekerja Krakatau Steel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR RI serta jajaran Komisi VI DPR RI yang telah menerima dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Para pekerja berharap langkah penyelesaian yang telah dilakukan dapat memberikan kepastian hubungan kerja, menjamin pembayaran upah sesuai ketentuan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, termasuk jaminan sosial.

Penyelesaian persoalan 64 pekerja Krakatau Steel ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan BUMN.

Selain menjaga keberlangsungan usaha perusahaan, pembenahan Krakatau Steel juga diharapkan mampu menghadirkan hubungan industrial yang lebih adil, memberikan perlindungan kepada pekerja, serta memastikan kesejahteraan karyawan menjadi bagian penting dari proses penyehatan perusahaan.

Bagi para pekerja, kepastian status kerja, upah layak, dan jaminan sosial bukan sekadar tuntutan, melainkan hak mendasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan. (Sumber : radarsumbar.com)