Nasional

RPA Indonesia Dampingi Korban Pinjol, 80 Persen Pengaduan Disebut Berhasil Diselesaikan

93
×

RPA Indonesia Dampingi Korban Pinjol, 80 Persen Pengaduan Disebut Berhasil Diselesaikan

Sebarkan artikel ini

RPA Indonesia Assists Online Loan Victims, 80 Percent of Complaints Reportedly Resolved

RPA Indonesia_ Solidarity Against Illegal Loans-metropolitanpost.id

JAKARTA – Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pengaduan perempuan dan mahasiswa yang terlilit utang pinjaman online (pinjol). Bahkan, sejumlah korban diketahui terjerat utang hingga 11 aplikasi pinjaman online sekaligus sehingga mengalami tekanan ekonomi, psikologis, hingga persoalan dalam kehidupan keluarga.

Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, mengatakan persoalan pinjol yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan dan mahasiswa terpaksa mengakses sejumlah aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Jeannie, berbagai latar belakang menjadi penyebab masyarakat terjerat utang pinjol. Di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan penipuan daring (online scam), kepala keluarga yang mengalami sakit, hingga kebutuhan biaya kuliah dan tempat tinggal mahasiswa.

Menghadapi persoalan tersebut, RPA Indonesia terus memberikan pendampingan kepada para korban. Organisasi ini juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan penyedia jasa pinjaman online agar tersedia solusi penyelesaian utang melalui restrukturisasi dan keringanan cicilan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing korban.

BACA JUGA:  JNE Berangkatkan 1.200 Karyawan dan Keluarga untuk Umrah, Bentuk Apresiasi atas Loyalitas

Jeannie mengapresiasi langkah cepat tim DPP RPA Indonesia, khususnya Yusuf Pradika dan Zidane, yang aktif menangani pengaduan masyarakat serta melakukan pendekatan kepada OJK dan penyedia jasa pinjaman online.

Berdasarkan evaluasi pendampingan yang dilakukan RPA Indonesia, sekitar 80 persen pengaduan terkait utang pinjol disebut telah berhasil memperoleh penyelesaian melalui pendampingan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Yusuf Pradika dari DPP RPA Indonesia menegaskan bahwa masyarakat yang mengadu bukan bermaksud menghindari kewajiban pembayaran utang. Mereka tetap memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman, tetapi membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan membayar.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi agar korban dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi tekanan yang semakin memperburuk keadaan.

Jeannie menilai OJK memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berjalan secara nyata. Penyelesaian persoalan pinjol, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

“Jangan hanya melihat besarnya tunggakan, tetapi lihat juga kondisi kehidupan masyarakat. Ketika korban masih memiliki itikad baik untuk membayar, harus ada ruang restrukturisasi yang manusiawi dan proporsional. Perlindungan konsumen benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Jeannie.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan penagihan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak serius bagi kehidupan korban. Tidak hanya persoalan finansial, tekanan tersebut berpotensi mengganggu kondisi psikologis, keharmonisan keluarga, pekerjaan, hingga aktivitas perkuliahan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tekanan yang dialami korban dapat membahayakan keselamatan dirinya.

BACA JUGA:  Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Resmi Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru ke DPR RI

Senada dengan Yusuf Pradika, Zidane dari DPP RPA Indonesia menyampaikan bahwa pendampingan terhadap korban pinjol bukan bertujuan membenarkan pengabaian kewajiban pembayaran.

Sebaliknya, RPA Indonesia berupaya memperjuangkan keseimbangan antara hak penyedia jasa keuangan untuk menerima pembayaran dan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang adil.

Menurut Zidane, penyelesaian utang perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi korban sehingga kewajiban pembayaran tetap dapat dipenuhi tanpa menimbulkan beban yang semakin berat.

Ke depan, RPA Indonesia berkomitmen memperkuat pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban jeratan pinjaman online. Organisasi tersebut juga akan terus membangun komunikasi dengan OJK dan penyedia jasa pinjaman online guna mendorong penyelesaian setiap pengaduan.

BACA JUGA:  UPTD BLK Subang Buka Pelatihan Vokasi Gratis bagi Korban PHK

RPA Indonesia berharap setiap kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan restrukturisasi yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, masyarakat yang terlilit pinjol tetap memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya sesuai kemampuan ekonomi, sekaligus memperoleh perlindungan dari praktik penagihan yang berpotensi merugikan.

RPA Indonesia menegaskan bahwa pendekatan yang adil, manusiawi, dan proporsional menjadi hal penting agar persoalan pinjaman online tidak semakin memperburuk kehidupan perempuan, keluarga, maupun mahasiswa yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. (Sumber : metropolitanpost.id)