MAKASSAR — Ijazah perguruan tinggi ternyata belum selalu menjadi jaminan seseorang segera mendapatkan pekerjaan. Kisah itu dialami Riyal, 24 tahun, lulusan Teknik Informatika Universitas Diponegoro (Undip) yang menyandang predikat sebagai salah satu lulusan terbaik.
Riyal menyelesaikan pendidikan pada 2024. Namun, dua tahun setelah mengenakan toga, pekerjaan tetap yang diharapkannya belum juga datang.
Kondisi tersebut membuat Riyal harus kembali berburu pekerjaan. Pada Kamis (20/8/2026), ia mendatangi bursa kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Di antara sejumlah perusahaan yang membuka lowongan, Riyal mengincar posisi operator produksi di PT Nippon Indosari Corpindo dan PT Malindo Feedmill.
Posisi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun, bagi Riyal, mendapatkan pekerjaan lebih dahulu menjadi hal yang jauh lebih penting.
“Saya sudah berulang kali mengirim lamaran, tapi belum ada yang menerima. Jadi saya ikut pelatihan-pelatihan,” kata Riyal.
Kisah Riyal menjadi gambaran bahwa tingginya pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan mudahnya memperoleh pekerjaan. Persaingan di pasar kerja membuat para lulusan perguruan tinggi harus berhadapan dengan tuntutan pengalaman, keterampilan tambahan, hingga terbatasnya lowongan yang sesuai dengan bidang pendidikan.
Bukan Hanya Lulusan Perguruan Tinggi
Riyal bukan satu-satunya anak muda yang masih menunggu kesempatan kerja. Di bursa kerja yang sama, terdapat Nur Fadhilah, 23 tahun, lulusan Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar tahun 2025.
Fadhilah mengaku telah berulang kali mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan. Namun, hingga kini ia belum memperoleh pekerjaan tetap.
“Sebenarnya sudah banyak kirim lamaran kerja, tapi belum rezeki,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan bursa kerja dapat lebih sering digelar. Menurutnya, kesempatan bertemu langsung dengan perusahaan memberikan peluang lebih besar bagi para pencari kerja, terutama lulusan baru.
Namun, tidak semua pencari kerja memiliki kesempatan untuk menunggu terlalu lama.
Andri Saputra, 19 tahun, lulusan SMK jurusan Teknik Pembangunan, memilih bekerja sebagai pengemudi ojek daring untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pekerjaan tersebut bukanlah cita-citanya. Ia menjalaninya karena merasa tidak memiliki banyak pilihan.
“Mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan. Tidak kerja berarti pengangguran. Di kondisi sekarang kalau tidak bergerak mana bisa makan,” ujarnya.
Kisah Andri memperlihatkan persoalan lain dalam dunia ketenagakerjaan. Seseorang memang bisa dikategorikan bekerja, tetapi belum tentu memiliki pekerjaan yang memberikan pendapatan dan kepastian ekonomi yang memadai.
Pengangguran Turun, Pekerjaan Formal Masih Terbatas
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Mei 2026 turun menjadi 4,66 persen.
Namun, jumlah penduduk bekerja di provinsi tersebut tercatat sekitar 4,72 juta orang, turun 23,80 ribu orang dibanding Februari 2026. Sementara jumlah angkatan kerja turun sekitar 40,07 ribu orang menjadi 4,96 juta orang.
Struktur pekerjaan juga menunjukkan bahwa pekerjaan formal belum menjadi pilihan mayoritas pekerja.
Pada Mei 2026, pekerja formal tercatat sekitar 1,76 juta orang atau 37,36 persen dari seluruh penduduk bekerja. Artinya, sebagian besar pekerja lainnya masih berada di sektor informal, seperti pertanian, buruh bangunan hingga pengemudi kendaraan daring.
Bagi pekerja informal, persoalan ekonomi bisa menjadi lebih rentan. Pendapatan dapat berubah setiap hari, jam kerja tidak selalu pasti, sementara perlindungan sosial dan kepastian kerja tidak selalu tersedia seperti pada pekerjaan formal.
Kemiskinan Menurun, Tetapi Kerentanan Masih Ada
Di sisi lain, BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia terus mengalami penurunan.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 430 ribu orang dibanding September 2025 dan turun sekitar 920 ribu orang dibanding Maret 2025.
Di Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 juga turun menjadi 7,24 persen. Jumlah penduduk miskin tercatat 669,63 ribu orang, berkurang 15,51 ribu orang dibanding September 2025.
Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat telah memiliki kondisi ekonomi yang aman.
BPS menetapkan kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan Indonesia tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.
Mereka yang pengeluarannya sedikit berada di atas angka tersebut secara statistik tidak lagi masuk kategori miskin. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kondisi mereka tetap bisa rentan apabila menghadapi guncangan ekonomi.
Kebutuhan sekolah anak, biaya kesehatan, kenaikan harga kebutuhan pokok, kendaraan rusak atau kehilangan pekerjaan dapat dengan cepat mengubah kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan
Persoalan kesejahteraan juga tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan.
Di Sulawesi Selatan, gini ratio pada Maret 2026 tercatat 0,355. Angka tersebut lebih rendah dibanding Maret 2025 yang mencapai 0,363, tetapi meningkat dibanding September 2025 yang berada di level 0,350.
Ketimpangan di wilayah perdesaan bahkan meningkat dari 0,315 menjadi 0,332 dalam periode September 2025 hingga Maret 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dan persoalan ketimpangan merupakan dua hal yang harus dibaca secara bersamaan.
Ketika Angka Statistik Bertemu Realitas
Perdebatan mengenai kondisi ekonomi masyarakat juga mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut warga Bogor bernama Susanah dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari keluarga Susanah.
Keluarga menyebut Susanah sebenarnya bekerja menjahit kain lap majun dengan upah Rp700 per kilogram dan juga bekerja di dapur program Makan Bergizi Gratis.
Peristiwa tersebut menunjukkan betapa kompleksnya menggambarkan kondisi ekonomi seseorang hanya melalui satu informasi atau angka.
Kisah Riyal, Fadhilah dan Andri juga memperlihatkan persoalan yang berbeda. Riyal memiliki ijazah perguruan tinggi dan prestasi akademik, tetapi masih mencari pekerjaan. Fadhilah merupakan lulusan baru yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Sementara Andri memilih pekerjaan informal karena harus segera mendapatkan penghasilan.
Penurunan angka kemiskinan tentu menjadi kabar positif. Namun, pekerjaan rumah pemerintah dan dunia usaha tidak berhenti pada menurunkan jumlah penduduk miskin.
Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan layak, pendapatan yang cukup, perlindungan sosial, serta kepastian menghadapi risiko ekonomi.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika semakin sedikit orang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi ketika semakin banyak masyarakat mampu hidup secara layak dan memiliki masa depan yang lebih aman.
(Sumber : suara.com)
