Nasional

Daftar 13 Provinsi Tetapkan UMP 2027, DKI Jakarta Tertinggi Rp6,13 Juta, NTT Terendah Rp2,60 Juta

74
×

Daftar 13 Provinsi Tetapkan UMP 2027, DKI Jakarta Tertinggi Rp6,13 Juta, NTT Terendah Rp2,60 Juta

Sebarkan artikel ini

13 Provinces Set 2027 Minimum Wages, Jakarta Tops the List at IDR 6.13 Million, While East Nusa Tenggara Records the Lowest at IDR 2.60 Million

Infografis UMP 2027 Indonesia-Gambar infografis AI
JAKARTA– Sebanyak 13 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 hingga Sabtu (21/11/2026). Dari daftar tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah.

UMP DKI Jakarta tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan. Sementara itu, UMP NTT ditetapkan sebesar Rp2.602.441 per bulan.

Penetapan UMP 2027 tersebut dilakukan menjelang batas akhir pengumuman upah minimum provinsi yang jatuh pada Sabtu, 21 November 2026.

Dari total 38 provinsi di Indonesia, masih terdapat 25 provinsi yang belum masuk dalam daftar penetapan UMP 2027 hingga Sabtu siang.

Sejumlah provinsi mencatatkan kenaikan UMP cukup signifikan. Jawa Tengah, misalnya, menetapkan kenaikan sebesar 14,10 persen menjadi Rp2.655.454. Persentase kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir di provinsi tersebut.

Sementara itu, Kepulauan Riau menetapkan kenaikan sebesar 9 persen, Banten 8,77 persen, dan Lampung 7,79 persen.

Berikut daftar lengkap UMP 2027 di 13 provinsi:

No. Provinsi UMP 2027
1 DKI Jakarta Rp6.136.941
2 Bali Rp4.559.287
3 Sulawesi Utara Rp4.323.465
4 Kepulauan Riau Rp4.229.356
5 Sumatera Selatan Rp4.210.059
6 Riau Rp4.031.142
7 Kalimantan Utara Rp4.027.901
8 Kalimantan Timur* Rp4.046.360
9 Sumatera Utara Rp3.410.000
10 Banten Rp3.372.828,70
11 Lampung Rp3.285.152,48
12 Jawa Tengah Rp2.655.454
13 Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441

*Kalimantan Timur masih berupa rekomendasi Dewan Pengupahan dan belum ditetapkan secara resmi oleh gubernur berdasarkan informasi dalam bahan berita.

Rincian Penetapan UMP 2027 di Sejumlah Provinsi

1. DKI Jakarta: Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Angka tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Pramono mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Ia berharap kebijakan pengupahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

BACA JUGA:  Isuzu Gelontorkan Investasi Rp2 Triliun di Pabrik Karawang, Perkuat Otomatisasi dan Daya Saing Manufaktur

2. Bali: Rp4.559.287

Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dalam proses penetapannya, pemerintah turut memperhatikan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan KSPSI Provinsi Bali.

3. Sulawesi Utara: Rp4.323.465

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465.

Jumlah tersebut naik Rp320.835 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp4.002.630.

Kenaikan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kesejahteraan pekerja, peningkatan daya beli, serta keberlangsungan investasi dan dunia usaha.

UMP Sulawesi Utara 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

4. Kepulauan Riau: Rp4.229.356, Naik 9 Persen

UMP Kepulauan Riau 2027 diusulkan sebesar Rp4.229.356 atau naik sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.879.520.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan angka tersebut merupakan hasil kesepakatan antara unsur pengusaha dan serikat pekerja dengan menggunakan nilai alfa 0,75.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan sempat mengalami kebuntuan karena pengusaha mengusulkan alfa 0,5, sedangkan serikat pekerja meminta alfa 1.

Dewan Pengupahan juga mengusulkan UMSP Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968.

5. Sumatera Selatan: Rp4.210.059, Naik 6,77 Persen

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan.

Angka tersebut naik Rp267.096 atau 6,77 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.942.963.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026.

6. Riau: Rp4.031.142, Naik 6,63 Persen

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.031.142 atau meningkat 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Disnakertrans Riau Ronni Rakhmat menyampaikan bahwa penetapan tersebut telah ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral, yakni sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp4.054.676 serta sektor pertanian atau perkebunan sebesar Rp4.034.603.

BACA JUGA:  Industri Keramik Terancam PHK Besar-Besaran Akibat Pembatasan Pasokan Gas

7. Kalimantan Utara: Rp4.027.901

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901.

Selain UMP, pemerintah menetapkan upah minimum sektoral untuk tiga sektor usaha, yaitu:

  • Pertanian kelapa sawit: Rp4.053.065.

  • Pertambangan batu bara: Rp4.061.619.

  • Minyak dan gas bumi: Rp4.070.174.

Pemerintah menyebut penetapan tersebut diarahkan untuk mendekatkan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak pekerja.

8. Kalimantan Timur: Rp4.046.360

Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur menyepakati rekomendasi UMP 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan.

Nilai tersebut naik sekitar 7,02 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431.

Namun, hingga informasi dalam bahan berita ini disusun, angka tersebut masih berupa rekomendasi Dewan Pengupahan yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur.

9. Sumatera Utara: Rp3.410.000, Naik 5,61 Persen

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000.

Kenaikan tersebut mencapai Rp181.029 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.228.971.

Perhitungan menggunakan inflasi sebesar 2,71 persen, pertumbuhan ekonomi 4,79 persen, dan faktor alfa 0,6045 sehingga menghasilkan kenaikan 5,61 persen.

10. Banten: Rp3.372.828,70, Naik 8,77 Persen

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70.

Nilai tersebut naik Rp271.947,30 atau 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026.

Andra Soni menegaskan bahwa daya saing investasi di Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah murah, melainkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan inovasi.

11. Lampung: Rp3.285.152,48, Naik 7,79 Persen

UMP Lampung 2027 ditetapkan sebesar Rp3.285.152,48 atau naik Rp237.418,48 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.047.734.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu menyebut kenaikan tersebut menggunakan nilai alfa 0,8 dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur Lampung.

UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun harus mengacu pada struktur dan skala upah.

BACA JUGA:  Rumah Lentera Habibi Soroti Maraknya Pekerja Anak di Jalanan, Faktor Ekonomi dan Pola Asuh Jadi Pemicu

12. Jawa Tengah: Rp2.655.454, Naik 14,10 Persen

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.655.454.

Angka tersebut meningkat Rp328.068 atau 14,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386.

Persentase kenaikan tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir di Jawa Tengah.

Penetapan dilakukan setelah pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta pakar dan akademisi.

13. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441, Naik 5,97 Persen

Gubernur NTT Melki Laka Lena menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441.

Nilai tersebut naik Rp146.543 atau 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.455.498.

Penetapan menggunakan nilai alfa 0,70 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.

25 Provinsi Masih Menunggu Penetapan

Dengan total 38 provinsi di Indonesia, masih terdapat 25 provinsi yang belum tercantum dalam daftar penetapan UMP 2027 hingga Sabtu siang, 21 November 2026.

Penetapan UMP menjadi perhatian kalangan pekerja dan pengusaha karena menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan upah minimum serta menjaga keseimbangan hubungan industrial.

Bagi kalangan buruh, besaran kenaikan UMP diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan mengejar kebutuhan hidup layak di tengah perubahan harga kebutuhan pokok.

Sementara bagi dunia usaha, kebijakan pengupahan diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, dan keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Perkembangan penetapan UMP 2027 di seluruh provinsi masih dinantikan, terutama bagi daerah yang belum mengumumkan keputusan gubernurnya.

Catatan redaksi: Data Kalimantan Timur dalam bahan sumber masih berstatus rekomendasi, bukan penetapan resmi. Selain itu, angka UMP Kalimantan Timur dalam daftar awal tertulis Rp3.762.431, padahal angka tersebut merupakan UMP 2026. Angka rekomendasi 2027 yang dijelaskan dalam uraian adalah Rp4.046.360. (Sumber : bisnis.com)