UMP Sulsel 2027 diumumkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (21/11/2026). Besaran tersebut naik Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun 2026.
Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, mengatakan keputusan pemerintah tersebut belum sesuai dengan harapan dan perjuangan organisasi pekerja. Menurutnya, kenaikan yang ditetapkan masih berada di bawah angka yang diperjuangkan serikat buruh dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel.
“Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan. Di mana UMP ini hanya naik kurang lebih 7%. Tentu sangat mengecewakan,” ujar Basri Abbas.
Basri menjelaskan, dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Sulsel, pihak serikat pekerja sebelumnya mengusulkan penggunaan nilai alfa 1. Usulan tersebut mengacu pada ketentuan pengupahan yang memberikan ruang penggunaan nilai alfa hingga maksimal 1.
Berdasarkan perhitungan serikat pekerja, penerapan nilai alfa 1 seharusnya menghasilkan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen. Dengan persentase tersebut, upah minimum Sulsel 2027 diusulkan mencapai Rp4.304.963 per bulan.
Namun, pembahasan antara unsur pekerja dan pengusaha tidak mencapai kesepakatan. Kondisi tersebut membuat penentuan besaran UMP akhirnya diserahkan kepada gubernur.
“Dengan alfa 1 itu kenaikan seharusnya 9,79%. Namun demikian, karena tidak terjadi titik temu antara pengusaha, diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini gubernur kewenangannya dan pada hari ini telah diumumkan tadi,” jelasnya.
Basri menegaskan, perjuangan penggunaan nilai alfa 1 merupakan mandat organisasi yang harus diperjuangkan dalam proses penetapan upah minimum. Karena itu, keputusan kenaikan 7,98 persen tetap menjadi catatan kekecewaan bagi KSPSI Sulsel.
“Adapun satu perjuangan belum diterima maksimal. Tentu kalau kecewa ya kecewa, sebagai amanat perjuangan, wajar sebagai pemegang konstitusi yang harus memperjuangkan alfa 1 atau kenaikan 9,7%,” katanya.
KSPSI Apresiasi Penetapan UMSP dan Struktur Skala Upah
Meski kecewa terhadap besaran kenaikan UMP, KSPSI Sulsel tetap memberikan apresiasi terhadap dua usulan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedua usulan tersebut berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.
Menurut Basri, penerimaan dua usulan tersebut merupakan bagian dari tiga aspek perjuangan yang sebelumnya disampaikan KSPSI kepada pemerintah provinsi.
“Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur terkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun lebih,” ungkapnya.
KSPSI Pertimbangkan Gugatan Hukum atau Aksi Demonstrasi
Terkait respons terhadap keputusan UMP Sulsel 2027, KSPSI belum menentukan langkah lanjutan. Organisasi tersebut akan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan meminta pendapat anggota sebelum mengambil keputusan.
Basri menyebut terdapat dua kemungkinan langkah yang akan dipertimbangkan, yakni menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan gubernur atau menggelar aksi unjuk rasa.
Keputusan mengenai langkah tersebut akan dibahas melalui pleno anggota KSPSI Sulsel. Hasil pembahasan rencananya akan diumumkan dalam dua hari ke depan.
“Tentu kami akan mengevaluasi dan kembalikan kepada anggota untuk mendengar pendapat anggota. Di situlah kami akan sikapi, apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi, itu tergantung dari pleno anggota dan dua hari ini akan kami umumkan,” tegas Basri.
Rincian UMP dan UMSP Sulsel 2027
Sementara itu, penetapan UMP Sulsel 2027 diumumkan Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11/2026).
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026. Pemerintah menetapkan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
“Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap,” kata Andi Winarno saat membacakan keputusan gubernur.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 berdasarkan klasifikasi sektor usaha dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.
Berikut rincian UMSP Sulawesi Selatan 2027:
- Sektor pertambangan, energi dan kelistrikan: Rp4.293.995.
- Sektor industri, pengolahan dan retail: Rp4.235.702.
- Sektor aktivitas jasa: Rp4.234.608.
Dengan penetapan tersebut, perjuangan KSPSI Sulsel untuk mendapatkan kenaikan UMP sesuai usulan alfa 1 belum sepenuhnya terpenuhi. Organisasi pekerja kini akan meminta mandat anggota untuk menentukan apakah keputusan gubernur akan dilawan melalui jalur hukum atau aksi demonstrasi. (Sumber : bsinews.id)











