JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menilai Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi momentum strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital kawasan Asia Tenggara.
Kesepakatan yang ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN tersebut diproyeksikan mampu membuka potensi ekonomi digital hingga US$2 triliun atau setara Rp36.470 triliun pada 2030.
Prabowo menyebut, potensi tersebut bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan peluang besar untuk memperluas aktivitas dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
“Dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai US$2 triliun pada tahun 2030, perjanjian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha kita,” ujar Prabowo.
Menurutnya, implementasi DEFA juga berpotensi menciptakan prospek yang lebih baik bagi para pekerja sekaligus memperkuat pemberdayaan generasi muda di negara-negara ASEAN.
” Menciptakan prospek yang lebih baik bagi para pekerja, serta memberdayakan generasi muda kita,” tambahnya.
Prabowo menegaskan, untuk merealisasikan potensi tersebut, ASEAN membutuhkan kelembagaan yang efektif, kepemimpinan yang kuat, serta kepercayaan di antara seluruh negara anggota.
Dalam kesempatan itu, Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi Timor Leste untuk memegang keketuaan ASEAN pada 2029. Prabowo menilai keberhasilan Timor Leste nantinya merupakan keberhasilan bersama seluruh negara anggota ASEAN.
“Indonesia mendukung penuh aspirasi Timor Leste untuk memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2029. Keberhasilan keketuaan pertama mereka nantinya akan menjadi keberhasilan kolektif bagi ASEAN,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengoptimalkan manfaat kesepakatan DEFA setelah penandatanganan perjanjian oleh seluruh negara anggota ASEAN di Manila.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Pascapenandatanganan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kesiapan implementasi ASEAN DEFA,” ujar Susiwijono sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (15/11/2026).
Persiapan tersebut juga mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
Peluang Strategis Batam dan Kepri
Bagi Indonesia, implementasi DEFA membuka peluang untuk memperluas pasar digital, meningkatkan investasi teknologi, serta memperkuat integrasi perdagangan dan layanan digital lintas negara.
Dalam konteks tersebut, Batam dan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, menjadi modal penting untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.
Penguatan infrastruktur digital, pusat data, konektivitas internasional, serta ekosistem industri teknologi dapat menjadi sektor yang memperoleh peluang dari integrasi ekonomi digital kawasan.
Namun, besarnya potensi tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kepastian regulasi, keamanan data, serta infrastruktur teknologi yang kompetitif.
Dengan demikian, DEFA bukan hanya menjadi kesepakatan perdagangan digital antarnegara, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai ekonomi digital regional.
Tantangannya adalah memastikan manfaat integrasi tersebut tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga menjangkau pelaku UMKM, pekerja, generasi muda, dan dunia usaha di daerah, termasuk Batam dan Kepulauan Riau.
Sumber: Bisnis.com











