LONDON — Pemerintah Inggris akan mempertemukan manajemen Jaguar Land Rover (JLR) dan serikat pekerja Unite untuk membahas dampak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja di perusahaan otomotif tersebut.
Menteri Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds dijadwalkan bertemu dengan petinggi JLR dan Unite pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada upaya memitigasi dampak kehilangan pekerjaan yang diperkirakan menimpa ribuan pekerja.
Mengutip BBC, Senin (7/9/2026), JLR telah mengonfirmasi akan membuka program pemutusan hubungan kerja secara sukarela atau voluntary redundancy. Kebijakan tersebut dilakukan sekitar satu tahun setelah serangan siber yang sempat mengganggu kegiatan produksi perusahaan selama lebih dari satu bulan.
JLR memang belum mengungkapkan jumlah pekerja yang akan terdampak. Namun, laporan The Times menyebut sedikitnya 4.000 pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan akibat tekanan tarif, lemahnya penjualan, serta berbagai tantangan yang dihadapi industri otomotif global.
Pemangkasan tenaga kerja tersebut diperkirakan berlangsung selama dua tahun ke depan dan sebagian besar akan berdampak pada pekerja di Inggris, termasuk karyawan kantor pusat perusahaan.
JLR saat ini mempekerjakan sekitar 43.000 orang di seluruh dunia, dengan sekitar 30.000 pekerja berada di Inggris.
Chief Executive JLR PB Balaji mengatakan perusahaan berkomitmen menjalankan proses pengurangan tenaga kerja dengan memperhatikan kepentingan para pekerja.
“Industri otomotif menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan teknologi di tengah persaingan ketat hingga ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut,” ujar Balaji.
Fokus pada PHK Sukarela
JLR akan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti program PHK sukarela. Masa pendaftaran program tersebut dibuka hingga 4 Oktober 2026.
Namun, perusahaan juga tidak menutup kemungkinan melakukan PHK wajib apabila jumlah pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tercapai melalui skema sukarela. Dalam kondisi tersebut, ketentuan yang ditawarkan kepada pekerja dapat menjadi kurang menguntungkan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana efisiensi JLR untuk menghemat sekitar £1,7 miliar atau sekitar Rp40,6 triliun dalam dua tahun ke depan.
Profesor bisnis dan ekonomi Universitas Birmingham David Bailey menilai JLR memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi perekonomian Inggris.
Menurutnya, dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh pekerja JLR, tetapi juga berpotensi merembet ke perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok otomotif.
“Ini adalah pusat industri otomotif kami,” ujarnya.
Pemerintah Inggris Tak Siapkan Dana Penyelamatan
Jonathan Reynolds mengatakan pertemuan dengan JLR dan Unite akan membahas berbagai langkah untuk mengurangi dampak PHK. Namun, pemerintah Inggris tidak berencana memberikan bantuan keuangan untuk menyelamatkan perusahaan dari kondisi tersebut.
Reynolds mengatakan pemerintah lebih berkepentingan memastikan JLR memiliki tenaga kerja dan struktur bisnis yang mampu membuat perusahaan tetap kompetitif dalam jangka panjang.
“Jika ini tentang memastikan di masa depan tenaga kerjanya memadai untuk menjaga bisnisnya sekompetitif mungkin, itulah diskursus yang harus dibicarakan,” kata Reynolds.
Meski tidak memberikan bantuan untuk mempertahankan seluruh posisi pekerjaan, Reynolds membuka peluang bagi pemerintah untuk mendukung investasi jangka panjang yang dapat memperkuat masa depan JLR.
Kabar PHK tersebut muncul ketika pemerintah Inggris tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Midlands. JLR sendiri memiliki basis operasi penting di Coventry, West Midlands.
Partai Liberal Demokrat menilai rencana PHK tersebut menjadi pukulan berat bagi pekerja JLR dan mempertanyakan efektivitas kebijakan pertumbuhan ekonomi pemerintah.
Juru bicara bidang bisnis Liberal Demokrat Sarah Olney mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pertumbuhan pemerintah masih jauh dari harapan.
Unite Soroti Ancaman PHK di Industri Otomotif
Serikat pekerja Unite menyatakan telah lama memperingatkan pemerintah mengenai tekanan yang semakin besar terhadap industri otomotif Inggris.
Sekretaris Jenderal Unite Sharon Graham mengatakan serikat pekerja telah melakukan pembicaraan intensif untuk mencari cara mengurangi jumlah pekerjaan yang hilang.
Menurut Graham, ancaman PHK dalam jumlah besar di sektor otomotif merupakan persoalan yang telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kematian akibat ribuan PHK telah berlangsung di bawah pengawasan pemerintah-pemerintah yang silih berganti,” katanya.
Unite berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan JLR sebagai masalah perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja, pemasok, dan kawasan industri yang bergantung pada aktivitas perusahaan.
Persaingan China dan Transisi Kendaraan Listrik
JLR menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk meningkatnya persaingan produsen kendaraan asal China, kebijakan tarif Amerika Serikat, melemahnya permintaan kendaraan, serta kebutuhan melakukan transisi menuju kendaraan listrik.
Pemerintah Inggris juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan target kendaraan nol emisi dengan kondisi pasar.
Aturan tersebut mengharuskan produsen mobil memenuhi persentase tertentu dari penjualan kendaraan nol emisi setiap tahun, dengan target yang terus meningkat hingga mencapai 80% pada 2030.
Reynolds mengatakan pemerintah terbuka untuk menyesuaikan regulasi apabila kondisi pasar dan permintaan konsumen tidak berkembang sesuai harapan.
“Kondisinya belum sesuai dengan yang diharapkan, dan itulah sebabnya kami bersedia mengubah peraturan agar selaras dengan permintaan konsumen dan kondisi industri,” ujarnya.
Reynolds juga telah berkomunikasi dengan Wali Kota West Midlands Richard Parker mengenai langkah untuk mendukung perusahaan dan pekerja yang terdampak.
Pada Juli 2026, JLR sebelumnya mengatakan kurang dari 300 pekerja akan meninggalkan perusahaan sebagai bagian dari rencana penghematan biaya yang diumumkan saat itu. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan skala pengurangan tenaga kerja berpotensi jauh lebih besar.
Serangan Siber Memperburuk Kondisi JLR
Tekanan terhadap JLR semakin berat setelah perusahaan menjadi korban serangan siber pada September 2025.
Serangan tersebut menyebabkan kegiatan produksi terhenti selama beberapa minggu dan membuat lini produksi perusahaan tidak menghasilkan kendaraan.
Gangguan tersebut menyebabkan produksi JLR turun sekitar 27% dan memberikan dampak besar terhadap operasi perusahaan maupun jaringan pemasoknya.
Total kerugian yang dikaitkan dengan serangan siber dan terhentinya produksi diperkirakan mencapai sekitar £1,9 miliar atau sekitar Rp45,2 triliun.
Pada Juni 2026, JLR kemudian mengumumkan rencana penghematan sekitar £1,7 miliar atau sekitar Rp40,5 triliun dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.
Penghematan tersebut antara lain diarahkan pada biaya bahan, garansi, serta biaya tetap perusahaan.
Dengan tekanan dari persaingan global, transisi kendaraan listrik, tarif perdagangan, lemahnya penjualan, dan dampak serangan siber, JLR kini menghadapi salah satu periode paling menantang dalam sejarah bisnisnya.
Rencana PHK hingga 4.000 pekerja pun menjadi perhatian serius pemerintah dan serikat pekerja Inggris karena dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh karyawan JLR, tetapi juga oleh industri otomotif dan rantai pasok yang menopang perekonomian kawasan Midlands.
(Sumber : Liputan6.com)
