JEMBRANA, BALI — Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 Gigawatt peak (GWp) mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja sekaligus menghemat anggaran negara hingga Rp73,9 triliun setiap tahun dari pengurangan subsidi energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut saat melaporkan perkembangan proyek PLTS 100 GWp kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peluncuran program di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Bahlil mengatakan, pembangunan PLTS 100 GWp membutuhkan total investasi sekitar 73 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.
“Total investasinya dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, program PLTS 100 GWp mulai dipercepat setelah resmi masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan kapasitas total mencapai 5,3 GWp. Khusus di Bali, kapasitas PLTS yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi sistem penyimpanan energi menggunakan baterai.
Selain memberikan dampak ekonomi, Bahlil menyebut pengembangan energi surya juga berpotensi menekan emisi karbon secara signifikan. Jika seluruh program dapat direalisasikan, penurunan emisi diperkirakan mencapai 140 juta ton CO2 per tahun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” katanya.
Ditargetkan Rampung dalam Tiga Tahun
Bahlil menegaskan, pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara masif dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
Ia menjelaskan, biaya pembangkitan listrik dari PLTS yang diluncurkan saat ini berada di kisaran 5–6 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut belum termasuk biaya baterai penyimpanan energi.
Menurut Bahlil, kebutuhan biaya baterai akan bergantung pada durasi penyimpanan yang diinginkan, mulai dari empat jam hingga 24 jam. Semakin lama durasi penyimpanan, semakin besar pula biaya yang diperlukan.
Dorong Listrik Masuk Desa
Program PLTS 100 GWp juga akan diarahkan untuk memperluas akses listrik ke wilayah pedesaan yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.
Bahlil mencontohkan program PLTS berkapasitas 1 MW per desa yang telah dijalankan Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatera. Keberadaan pembangkit dan fasilitas penyimpanan energi tersebut tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan.
“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ujar Bahlil.
Konversi PLTD untuk Kurangi Impor BBM
Pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pembangkit berbasis energi surya.
Bahlil menyebut Indonesia saat ini masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Konversi PLTD menjadi PLTS diharapkan dapat menekan konsumsi sekaligus impor BBM, khususnya solar.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” kata Bahlil.
Dengan target investasi lebih dari Rp1.140 triliun, penciptaan 5,52 juta lapangan kerja, penghematan subsidi Rp73,9 triliun per tahun, serta potensi pengurangan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun, pemerintah menjadikan PLTS 100 GWp sebagai salah satu program strategis dalam mendorong transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
(Sumber : kompas.com)
