JOMBANG – Alasan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.000 pekerja terus menuai sorotan. Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) mempertanyakan dalih perusahaan yang mengaku mengalami kerugian, karena aktivitas operasional dinilai masih berjalan normal.
Ketua SBPJ Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai bertolak belakang dengan alasan perusahaan melakukan PHK massal. Salah satunya adalah masih adanya proses perekrutan tenaga kerja baru dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Hadi, serikat menerima laporan dari masyarakat mengenai pelamar kerja yang datang ke perusahaan untuk mengikuti proses rekrutmen. Selain itu, pasokan bahan baku maupun distribusi hasil produksi juga disebut tidak mengalami kendala.
“Kalau perusahaan benar-benar merugi, mengapa masih ada perekrutan pekerja baru dan produksi tetap berjalan? Fakta di lapangan menunjukkan aktivitas perusahaan masih normal,” kata Hadi, Senin (7/7).
SBPJ menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang saat ini tengah bergulir di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur.
Hadi menegaskan, seluruh temuan yang diperoleh serikat pekerja akan disampaikan sebagai bahan dalam proses mediasi untuk menguji dasar keputusan perusahaan melakukan PHK massal.
“Semua temuan itu akan kami sampaikan dalam proses penyelesaian perselisihan,” ujarnya.
Selain mempertanyakan alasan PHK, SBPJ juga menyoroti kondisi pekerja yang beralih menjadi tenaga outsourcing. Menurut Hadi, sejumlah mantan pekerja mengaku beban kerja justru semakin berat setelah status mereka berubah.
Ia menyebut para pekerja harus menjalani jam kerja hingga 12 jam per hari, sehingga waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi sangat terbatas.
“Banyak yang mengaku tidak betah karena jam kerjanya sampai 12 jam, sehingga tidak punya waktu untuk keluarga,” katanya.
Sebelumnya, PT SGS Jombang melakukan PHK massal terhadap sekitar 1.000 pekerja pada 30 Juni 2026. Manajemen perusahaan menyatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya penyelamatan perusahaan yang diklaim berada dalam kondisi terancam bangkrut akibat terus mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, pernyataan tersebut kini dipersoalkan oleh serikat buruh yang menilai kondisi operasional perusahaan di lapangan belum menunjukkan adanya penurunan aktivitas usaha secara signifikan. Sengketa hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan pun kini berlanjut melalui mekanisme penyelesaian di Disnaker Jawa Timur. (Sumber : radarjombang)
