Usulan tersebut disampaikan Arif Minardi saat memberikan pandangannya mengenai ketentuan dana cadangan pesangon dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
Menurut Arif, pembentukan lembaga baru justru berpotensi menambah struktur birokrasi dan membuat pengelolaan dana menjadi kurang efektif. Padahal, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan selama ini sudah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia.
“Menurut saya, dana cadangan pesangon itu uangnya bisa dititipkan ke BPJS. Jadi, tidak perlu membuat lembaga-lembaga baru,” ujar Arif Minardi.
Ia menilai, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan lembaga yang sudah tersedia daripada membangun institusi baru yang nantinya membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, sistem administrasi, serta mekanisme pengawasan tersendiri.
Arif berpandangan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan institusi yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan dana cadangan pesangon karena selama ini telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja.
Dengan memanfaatkan infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan, pengelolaan dana diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Dana Cadangan Pesangon Harus Memiliki Kepastian Pengelolaan
Arif menjelaskan, konsep dana cadangan pesangon pada dasarnya merupakan upaya mempersiapkan kewajiban perusahaan terhadap pekerja apabila suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dengan adanya dana yang dicadangkan, perusahaan diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan keuangan ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja.
Selama ini, salah satu persoalan yang kerap muncul dalam kasus PHK adalah perusahaan tidak memiliki kesiapan dana untuk membayar hak-hak pekerja. Akibatnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan juga harus menghadapi ketidakpastian mengenai pembayaran pesangon dan hak normatif lainnya.
Karena itu, keberadaan dana cadangan pesangon dinilai penting sebagai instrumen untuk memperkuat kepastian perlindungan pekerja.
Namun, menurut Arif, persoalan yang tidak kalah penting adalah menentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut.
Ia mengingatkan agar mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon tidak justru menciptakan persoalan baru akibat terlalu banyaknya lembaga yang terlibat.
“Ini pengusaha menyimpan dana cadangan. Kalau tidak terjadi PHK, mungkin dananya bisa diambil lagi. Karena itu, menurut saya, lebih bagus kalau pengelolaannya melalui BPJS,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Arif menghendaki adanya mekanisme pengelolaan yang jelas mengenai kepemilikan dana, penyimpanan, pemanfaatan, hingga pengembalian dana apabila kewajiban pesangon tidak muncul.
Dengan demikian, dana yang disiapkan perusahaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pengusaha maupun pekerja.
Hindari Pembentukan Lembaga Baru
Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru bukan satu-satunya jalan untuk menjalankan kebijakan dana cadangan pesangon.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas kelembagaan sebelum memutuskan membentuk badan atau institusi baru.
Sebab, semakin banyak lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana, semakin besar pula kebutuhan koordinasi dan pengawasan yang harus dipersiapkan.
Ia khawatir pembentukan lembaga baru justru membuat pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efisien.
Sebaliknya, pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan dinilai dapat menjadi alternatif karena lembaga tersebut sudah memiliki pengalaman dalam mengelola program perlindungan sosial bagi pekerja.
Arif juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Menurutnya, dana cadangan pesangon harus ditempatkan pada sistem yang memiliki pencatatan dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai jumlah dana yang disetorkan perusahaan, status kepemilikan dana, serta hak pekerja apabila terjadi PHK.
BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Bisa Dioptimalkan
Arif menilai keberadaan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat lebih dioptimalkan dalam memperkuat perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, BPJS sudah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengkaji kemungkinan pemanfaatan lembaga tersebut untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Meski demikian, mekanisme tersebut perlu dirancang secara khusus agar tidak mencampuradukkan dana cadangan pesangon dengan dana program jaminan sosial yang sudah berjalan.
Perlu ada pengaturan tersendiri mengenai rekening atau pencatatan dana, kewajiban penyetoran perusahaan, pengelolaan investasi apabila diperbolehkan, tata cara pencairan, serta pengembalian dana apabila pekerja tidak mengalami PHK.
Kejelasan aturan tersebut menjadi penting agar dana yang dititipkan perusahaan tetap terlindungi dan tidak mengurangi hak pekerja yang seharusnya menerima pesangon.
Arif berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun aturan pelaksanaan ketentuan dana cadangan pesangon.
Ia menegaskan, kebijakan yang dibuat jangan sampai hanya melahirkan kewajiban baru bagi perusahaan, tetapi tidak memberikan kepastian bahwa pekerja akan memperoleh haknya ketika terjadi PHK.
“Jadi, sebaiknya dana cadangan disimpan di BPJS dan tidak perlu membuat lembaga-lembaga baru atau ditempatkan di lembaga lain agar catatannya jelas,” tegasnya.
KSPSI Dorong Sistem Perlindungan Pesangon yang Transparan
Sebagai Sekretaris Jenderal KSPSI sekaligus Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Arif Minardi menilai penguatan sistem perlindungan pesangon merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kepastian hubungan industrial.
Menurutnya, pekerja membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka tetap dapat dipenuhi meskipun perusahaan menghadapi persoalan keuangan atau kondisi usaha yang menyebabkan terjadinya PHK.
Dana cadangan pesangon diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut.
Namun, implementasinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan mekanisme yang tidak memberatkan dan memberikan kepastian mengenai pengelolaan dana yang telah dicadangkan.
Karena itu, pemerintah perlu melibatkan unsur serikat pekerja dan pengusaha dalam pembahasan aturan teknis agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
Arif berharap gagasan agar dana cadangan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan, sehingga pemerintah tidak perlu menambah lembaga baru.
Bagi KSPSI dan FSP LEM SPSI, yang terpenting adalah bagaimana dana cadangan pesangon benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi pekerja, bukan justru menjadi persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kewajiban perusahaan terhadap pekerja diharapkan dapat dipersiapkan lebih baik, sementara kepastian pembayaran pesangon ketika terjadi PHK dapat semakin diperkuat.
Gagasan utama Arif Minardi adalah mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai tempat pengelolaan dana cadangan pesangon, daripada membentuk lembaga baru yang berpotensi menambah birokrasi dan biaya pengelolaan. @kg_krd











