Yassierli berharap LKS Tripnas periode berikutnya semakin aktif menjalankan peran strategis dalam mengawal berbagai agenda ketenagakerjaan melalui dialog yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yassierli, selama periode tersebut LKS Tripnas telah mencatat sejumlah pencapaian penting, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas fungsi dialog tripartit.
Salah satu capaian tersebut adalah restrukturisasi Badan Pekerja yang sebelumnya hanya terdiri atas satu badan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Melalui struktur baru tersebut, LKS Tripnas berhasil menghasilkan 41 Pokok Pikiran serta merumuskan 20 Rekomendasi Strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno.
Selain itu, LKS Tripartit juga menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, serta efisiensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global.
Berbagai capaian tersebut turut didukung oleh keberadaan sekretariat yang profesional serta fasilitas Gedung Sekretariat yang memadai. Dukungan ini dinilai membantu mengoptimalkan fungsi konsultasi dan komunikasi antarpihak secara berkelanjutan.
Revisi UU K3 Masuk Agenda 2027
Ke depan, salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan aktif LKS Tripnas adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Yassierli menyebut revisi regulasi tersebut ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Komisi IX DPR RI juga disebut memiliki komitmen untuk melakukan pembaruan aturan K3 agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Ia menegaskan, keterlibatan unsur pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut.
Dengan demikian, pembaruan aturan K3 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai perspektif, sekaligus memperkuat pelindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja.
LKS Tripnas Diminta Aktif Kawal Aturan Pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Selain revisi UU K3, agenda penting lainnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapatkan penugasan dalam proses penyusunan regulasi tersebut agar aktif memberikan masukan dan rekomendasi.
Menurutnya, peran LKS Tripnas diperlukan untuk memastikan berbagai kepentingan dalam hubungan industrial dapat dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan.
Ia berharap kepengurusan LKS Tripnas periode berikutnya mampu melanjutkan berbagai capaian kelembagaan yang telah dibangun selama periode 2023–2026.
Yassierli juga menekankan pentingnya menjaga dialog tripartit sebagai ruang komunikasi dan konsultasi antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
Melalui dialog yang berkelanjutan, berbagai persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat dibahas secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dalam hubungan industrial. (Sumber : papuaposnabire.com)
