Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam pasal ini, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya PHK.
Mengutip ketentuan dalam undang-undang tersebut, Minggu (8/11/2026), terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlangsungan hubungan kerja di tengah kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan.
Beberapa langkah pencegahan PHK yang diatur antara lain:
- Mengurangi waktu kerja lembur pada hari libur.
- Mengurangi jam kerja lembur harian.
- Mengurangi jumlah sif kerja.
- Mengurangi jam kerja.
- Mengurangi hari kerja.
Langkah-langkah tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian operasional tanpa harus langsung mengambil keputusan melakukan PHK terhadap pekerjanya.
Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif penyelamatan hubungan kerja terlebih dahulu ketika menghadapi tekanan usaha, penurunan produksi, maupun persoalan operasional lainnya.
Namun, upaya pencegahan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak-hak pekerja.
PHK Tetap Wajib Disertai Pemenuhan Hak Pekerja
Meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, PHK tetap dimungkinkan terjadi apabila hubungan kerja tidak dapat dipertahankan.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan tetap berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pasal 232 mengatur bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak.
Besaran hak yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan masa kerja dan faktor pengali sesuai dengan alasan terjadinya PHK.
Besaran Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan besaran dasar uang pesangon berdasarkan masa kerja pekerja. Ketentuannya dimulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Besaran pesangon kemudian meningkat seiring bertambahnya masa kerja, dengan rincian sebagai berikut:
- Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.
- Masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
- Masa kerja 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
- Masa kerja 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.
- Masa kerja 4 tahun hingga kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.
- Masa kerja 5 tahun hingga kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.
- Masa kerja 6 tahun hingga kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.
- Masa kerja 7 tahun hingga kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.
- Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
Selain pesangon, pekerja juga berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hak uang penghargaan masa kerja mulai diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal tiga tahun.
Besarannya dimulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga tahun hingga kurang dari enam tahun. Nilainya terus meningkat sesuai masa kerja dan mencapai 10 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.
Uang Penggantian Hak Juga Wajib Dibayarkan
Selain uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, pekerja yang terkena PHK juga berhak memperoleh uang penggantian hak.
Komponen uang penggantian hak tersebut antara lain meliputi:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja.
- Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja ketika hubungan kerja harus berakhir.
Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 228 dan Pasal 232, UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan dua hal penting dalam hubungan industrial, yakni kewajiban mengupayakan pencegahan PHK serta kewajiban perusahaan memenuhi hak pekerja apabila PHK tetap terjadi.
Artinya, perusahaan tidak hanya dituntut mempertimbangkan langkah-langkah alternatif sebelum melakukan PHK, tetapi juga wajib memastikan pekerja memperoleh hak-haknya sesuai alasan PHK, masa kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber : waspada.id)
