PASURUAN — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut dibahas dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) bertajuk “Gelombang PHK Meningkat, Harapan Jangan Ikut Rungkat”.
Tiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Helmi Sudiono Fauzan, S.Pd., M.Pd., Najib Setyawan, S.H., dan Zakaria, S.E., hadir sebagai narasumber dalam podcast yang dipandu Anis Hidayatie. Diskusi tersebut direkam di Kafe Temu Kamu, Taman Dayu, Pandaan, Selasa (16/6/2026).
Pembahasan mencakup berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari faktor penyebab meningkatnya PHK, perlindungan hak pekerja, efektivitas pelatihan kerja, hingga strategi menciptakan lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Pasuruan.
PHK Bukan Sekadar Angka Statistik
Dalam pengantarnya, Anis Hidayatie menegaskan bahwa PHK memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga pekerja.
“Di balik satu pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang harus tetap makan, anak yang harus tetap sekolah, dan berbagai kebutuhan hidup yang terus berjalan. Karena itu, persoalan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurutnya, isu PHK relevan dengan kondisi Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri penting di Jawa Timur. Perubahan kondisi ekonomi dan dunia industri berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Podcast JAWARA sendiri digagas sebagai ruang dialog antara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat. Melalui format diskusi yang lebih santai, persoalan ketenagakerjaan dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari pengawasan legislatif hingga perlindungan pekerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Perubahan Ekonomi Jadi Tantangan Industri
Helmi Sudiono Fauzan mengatakan, Kabupaten Pasuruan selama ini memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja karena ditopang aktivitas industri.
Namun, sektor tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti perubahan ekonomi global, efisiensi perusahaan, fluktuasi pasar, hingga perkembangan teknologi.
DPRD, kata dia, terus memantau perkembangan sektor industri yang berpotensi mengalami perlambatan produksi maupun penyesuaian tenaga kerja. Selain itu, aspirasi pekerja terkait kepastian kerja dan perlindungan hak juga menjadi perhatian.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga stabilitas ketenagakerjaan sehingga ancaman PHK tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” ungkap Helmi.
Pekerja PHK Harus Mendapat Perlindungan
Sementara itu, Najib Setyawan menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi PHK massal.
Menurutnya, koordinasi antara DPRD, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan perlu diperkuat. Tujuannya agar pekerja yang terdampak PHK tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan, lanjut Najib, tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian. Pemerintah perlu memastikan tersedianya jaring pengaman sosial, pendampingan hukum, akses informasi ketenagakerjaan, serta kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
“Yang terpenting adalah memastikan setiap pekerja memahami haknya ketika terjadi PHK dan memperoleh akses terhadap program-program pemerintah yang tersedia,” katanya.
Ia juga menilai integrasi data pekerja terdampak PHK penting dilakukan agar program bantuan maupun pemulihan ekonomi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
BLK Harus Terhubung dengan Kebutuhan Industri
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK). Zakaria menilai pelatihan kerja tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sertifikat.
Menurutnya, peserta pelatihan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri.
“Link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri harus benar-benar diwujudkan agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar,” jelas Zakaria.
Sejumlah kompetensi dinilai semakin dibutuhkan, antara lain teknologi, manufaktur modern, pemasaran digital, serta kewirausahaan.
Peluang tersebut juga terbuka bagi lulusan SMA, SMK maupun pesantren, sepanjang mereka memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Lapangan Kerja Tak Bisa Hanya Bergantung pada Industri Besar
Ketiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan sepakat bahwa solusi persoalan ketenagakerjaan tidak bisa hanya mengandalkan industri berskala besar.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, industri berbasis digital, serta kewirausahaan perlu diperkuat sebagai sumber alternatif penciptaan lapangan kerja.
Pasuruan dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, mulai dari kuliner, pertanian, pariwisata hingga industri kreatif berbasis teknologi digital.
Di sisi lain, investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Peran generasi muda juga dinilai penting. Dengan dukungan pendampingan, akses permodalan, dan pengembangan keterampilan, wirausaha muda dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah ketidakpastian sektor industri konvensional.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan.
Bonus Demografi Jangan Menjadi Beban
Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga mengingatkan bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai peluang pembangunan.
“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan, harus menjadi peluang pembangunan. Jangan sampai justru berubah menjadi beban sosial akibat tingginya angka pengangguran,” tegas ketiga narasumber dalam sesi diskusi bersama.
Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan dinilai perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan pekerja yang masih bekerja, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun angkatan kerja baru.
Harapan Pekerja Harus Tetap Dijaga
Menutup diskusi, Anis Hidayatie menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pekerja dan perusahaan.
“Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, harapan harus tetap dijaga dan peluang harus terus diciptakan. Karena masa depan pekerja Pasuruan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Podcast JAWARA episode “PHK Meningkat, Harapan Jangan Ikut Rungkat” pun menjadi ruang untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, pekerja, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman PHK.
Dengan penguatan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan UMKM dan kewirausahaan, serta investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, Kabupaten Pasuruan diharapkan tetap mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah perubahan dunia industri.
(Sumber : jatimsatunews.com)
