JAKARTA – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah memperkuat peran Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) agar tidak hanya berfokus memantau potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga aktif membantu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.
Menurut OPSI, langkah tersebut penting untuk mencegah gelombang PHK yang berpotensi semakin meluas di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya saing dunia usaha.
Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, mengatakan Satgas PHK perlu memetakan perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi masalah likuiditas. Setelah itu, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan keuangan perusahaan, termasuk melalui negosiasi dengan kreditur dan pemberian akses pembiayaan berbunga rendah.
“Biar bagaimanapun juga Satgas PHK itu harus bisa mengatasi persoalan dunia usaha, sehingga mereka tidak jadi mem-PHK. Bagaimana agar produksi terus berjalan. Nah ini yang tentunya harus dipetakan, harus mencegah PHK dengan dukungan APBN,” ujar Timboel saat dihubungi, baru-baru ini.
Ia menilai dukungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjadi solusi untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan yang terdampak tekanan ekonomi.
“Dana itu yang harus bisa diintervensi oleh pemerintah, dengan suku bunga rendah, bisa dibilang modal yang murah,” katanya.
Timboel menjelaskan, tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dari pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku semakin mahal.
“Bagaimana dengan rupiah yang terus menurun, yang melemah harus membeli bahan baku dengan dolar yang besar. Nah ini kan juga bisa mempengaruhi dari sisi kemampuan perusahaan,” tuturnya.
Selain dukungan finansial, Timboel juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara manajemen dan serikat pekerja dapat membantu mencari solusi bersama sebelum perusahaan mengambil keputusan melakukan PHK.
“Menurut saya ini harus didorong, serikat pekerja juga harus bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk tidak jadi memberatkan mereka juga,” ujar Timboel.
OPSI berharap Satgas PHK dapat menjalankan fungsi yang lebih komprehensif, tidak hanya menjadi pemantau angka PHK, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
(Sumber : investor.id)
