JAKARTA – Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya bahan baku plastik impor asal China yang diduga dijual dengan harga dumping. Kondisi tersebut mulai menggerus daya saing produsen dalam negeri, menekan margin keuntungan perusahaan, hingga memunculkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tidak segera direspons melalui kebijakan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengatakan lonjakan impor berbagai bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET) dari China terjadi cukup signifikan, baik dari sisi volume maupun harga.
Menurutnya, produk-produk impor tersebut dipasarkan dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri sehingga semakin mempersempit ruang gerak industri petrokimia nasional.
“Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar di Jakarta.
Ia menjelaskan, derasnya arus produk impor murah membuat produsen domestik semakin sulit mempertahankan margin keuntungan. Di saat yang sama, industri masih dibebani tingginya harga gas industri yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya produksi.
Menurut Fajar, kombinasi antara tekanan impor dan mahalnya harga energi berpotensi menurunkan tingkat utilisasi pabrik apabila pemerintah tidak segera memberikan kepastian terkait implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan, Fajar mengakui Indonesia masih sangat bergantung pada impor karena kapasitas produksi bahan baku plastik dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Untuk produk polyethylene (PE), kebutuhan domestik diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 1,2 juta ton. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 800 ribu hingga 900 ribu ton PE setiap tahunnya.
Sementara itu, kebutuhan polypropylene (PP) mencapai sekitar 2,1 juta ton per tahun. Namun kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 900 ribu ton sehingga impor masih diperlukan sekitar 1,2 juta ton setiap tahun.
Fajar menilai perubahan arus perdagangan global turut memperbesar masuknya produk-produk petrokimia asal China ke pasar Indonesia. Kondisi tersebut semakin memperketat persaingan yang dihadapi produsen lokal di tengah tekanan biaya produksi yang masih tinggi.
Dampaknya mulai terasa pada aktivitas operasional perusahaan. Sejumlah pelaku industri telah melakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja karyawan, meski hingga kini belum melakukan PHK terhadap pekerja tetap.
“Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK,” kata Fajar.
Pelaku industri berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga daya saing sektor petrokimia nasional. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pengawasan terhadap dugaan praktik perdagangan tidak sehat, termasuk dumping, serta percepatan kepastian implementasi HGBT agar biaya produksi lebih kompetitif.
Menurut pelaku usaha, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan industri hulu petrokimia, mempertahankan tingkat utilisasi pabrik, serta melindungi lapangan kerja dari potensi gelombang PHK apabila tekanan impor murah terus berlanjut.(Sumber: industry.co.id)
