MOROWALI UTARA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 5.000 hingga 6.000 pekerja mulai memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Dampak tersebut tidak hanya dirasakan para pekerja yang kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga pelaku usaha yang selama ini menggantungkan pendapatan pada aktivitas pekerja perusahaan. Rumah kos, warung, kios, hingga masyarakat yang memiliki kewajiban cicilan kendaraan ikut terdampak.
Anggota Komisi I DPRD Morowali Utara, Yaristan Palesa, mengatakan dampak PHK dalam jumlah besar tersebut mulai terlihat di berbagai sektor ekonomi masyarakat.
“PHK ini luar biasa. Berimbas sekali ke perekonomian Morowali Utara,” ujar Yaristan dalam silaturahmi dengan insan pers di Kota Palu, Selasa.
Menurut Yaristan, banyak masyarakat membangun usaha rumah kos dengan mengandalkan keberadaan dan pendapatan para pekerja perusahaan. Sebagian pemilik kos bahkan menggunakan pinjaman perbankan untuk membangun maupun mengembangkan usahanya.
Namun, ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, tingkat hunian rumah kos ikut menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya mengganggu kemampuan pemilik kos dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada perbankan.
“Begitu ada PHK, pemasukan berkurang. Jadi memang terancam secara ekonomi bagi pengusaha kos,” katanya.
Dampak serupa juga dirasakan para pedagang di sejumlah kawasan yang sebelumnya ramai oleh aktivitas pekerja. Warung dan kios di wilayah Petasia dan Petasia Timur disebut mengalami penurunan aktivitas ekonomi setelah terjadi PHK dalam jumlah besar.
Yaristan menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap masyarakat Morowali Utara. Banyak pekerja yang berasal dari luar daerah juga menggantungkan kehidupan keluarganya dari penghasilan yang diperoleh selama bekerja di wilayah tersebut.
Selain itu, sebagian pekerja yang memiliki cicilan kendaraan dilaporkan mulai menghadapi persoalan dengan pihak pembiayaan. Kehilangan sumber pendapatan membuat mereka kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran, bahkan terdapat informasi mengenai kendaraan yang mulai ditarik oleh perusahaan pembiayaan.
DPRD Dorong PHK Tidak Dilakukan Secara Total
DPRD Morowali Utara, kata Yaristan, telah berupaya memfasilitasi persoalan PHK melalui pertemuan dengan perusahaan maupun rapat dengar pendapat. Persoalan tersebut juga diupayakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita berupaya minimal PHK itu tidak terlalu total seperti itu. Harus ada tahapannya supaya tidak terlalu banyak masyarakat yang tersiksa secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperhitungkan efek berantai yang ditimbulkan oleh PHK terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, ekonomi Morowali Utara tidak hanya ditopang oleh pekerja perusahaan, tetapi juga petani, pedagang, kontraktor, pekerja sektor jasa, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketika aktivitas perusahaan menurun dan sejumlah proyek pembangunan ikut tertahan, perputaran uang di tengah masyarakat juga ikut melambat.
“Kontraktor juga punya karyawan. Mereka juga butuh makan. Begitu stagnan seperti ini, dampaknya ke mana-mana,” kata Yaristan.
Selain persoalan PHK, Komisi I DPRD Morowali Utara saat ini juga menyoroti sejumlah persoalan lain, termasuk sengketa lahan perkebunan serta persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Namun, untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, DPRD Morowali Utara lebih banyak menjalankan fungsi fasilitasi dan menyampaikan laporan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak PHK dalam jumlah besar tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan, tetapi dapat meluas menjadi persoalan ekonomi di tingkat masyarakat. Penurunan daya beli pekerja berpotensi memengaruhi usaha-usaha yang selama ini tumbuh di sekitar kawasan industri dan perusahaan.
(Sumber : media.alkhairaat.id)
