JAWA TENGAH – Perekonomian Jawa Tengah masih menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kalangan pekerja. Di tengah ekonomi yang tumbuh 5,71 persen pada triwulan II 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy), ribuan buruh justru kehilangan pekerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 6.604 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026.
Sektor tekstil dan garmen menjadi sektor yang paling terdampak. Jumlah PHK di sektor tersebut mencapai 51,4 persen dari total kasus PHK di Jawa Tengah.
Selain tekstil dan garmen, PHK juga terjadi di sejumlah sektor lainnya. Manufaktur dan industri mainan anak menyumbang 21,1 persen, industri kayu dan mebel 12,5 persen, serta industri bulu mata 9,4 persen.
Sejumlah perusahaan dengan jumlah PHK besar tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah.
PT Citra Busana Semesta di Sukoharjo tercatat melakukan PHK terhadap 920 pekerja. Kemudian PT Victory Apparel di Kota Semarang sebanyak 846 pekerja, PT Samwon Busana Indonesia di Jepara sebanyak 685 pekerja, PT Sas Kreasindo Utama di Tegal sebanyak 681 pekerja, dan PT Cosmoprof Indokarya di Purbalingga sebanyak 620 pekerja.
Pemerintah menyebut PHK terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya perusahaan mengalami kerugian hingga harus tutup, penurunan pesanan, efisiensi, kepailitan, serta kondisi force majeure seperti kebakaran.
Khusus industri garmen yang berorientasi ekspor, Kementerian Perindustrian menyebut penurunan pesanan dari pelanggan luar negeri menjadi salah satu penyebab utama terjadinya PHK.
Kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari dalam negeri. Melemahnya permintaan pasar ekspor turut memberikan dampak terhadap keberlangsungan produksi dan tenaga kerja.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,71 persen pada triwulan II 2026 menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang tetap kuat. Namun, angka tersebut menghadirkan kontras dengan kondisi ketenagakerjaan di sejumlah daerah.
Di Kota Semarang, misalnya, perekonomian daerah pada 2025 tumbuh 6,49 persen. Namun, pada periode yang sama, PT Victory Apparel tercatat melakukan PHK terhadap 846 pekerja.
Kondisi serupa terjadi di Jepara. Ekonomi daerah tersebut tumbuh 5,41 persen pada 2025, tetapi PT Samwon Busana Indonesia melakukan PHK terhadap ratusan pekerjanya.
Bagi pekerja, pertumbuhan ekonomi makro belum tentu secara langsung mencerminkan kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan perlindungan terhadap keberlangsungan pekerjaan.
Bayu Satrio, pekerja tekstil di Kota Semarang, menilai kondisi perekonomian belum bisa disebut baik-baik saja meskipun sejumlah indikator menunjukkan pertumbuhan.
Menurut dia, dampak PHK sangat terasa bagi pekerja dan keluarganya karena kehilangan pekerjaan berarti hilangnya sumber pendapatan utama.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
Dengan jumlah PHK yang telah mencapai 6.604 pekerja hingga akhir Juli 2026, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dituntut mengambil langkah konkret untuk menjaga industri padat karya, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan hak-haknya.
(Sumber : TribunNews.com)
