EkonomiNasional

Ekonom Celios Kritik Kebijakan Dana Cadangan Pesangon, Sebut Pemerintah Salah Obat Atasi Masalah Ketenagakerjaan

67
×

Ekonom Celios Kritik Kebijakan Dana Cadangan Pesangon, Sebut Pemerintah Salah Obat Atasi Masalah Ketenagakerjaan

Sebarkan artikel ini

Celios Economist Criticizes Severance Pay Reserve Fund Policy, Says Government Is Using the Wrong Solution to Address Labor Issues

Celios Kritik Dana Cadangan Pesangon-Foto infografis AI
JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan mengalihkan dana pesangon pekerja ke dalam dana cadangan pesangon yang dikelola secara terpusat menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan pembayaran pesangon pekerja.

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui kebijakan ini, dana pesangon perusahaan nantinya akan ditempatkan pada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah.

Media menilai pemerintah justru keliru dalam menentukan solusi atas persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada tempat penyimpanan dana pesangon, melainkan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja.

“Ibarat masalah yang ada itu sakit kepala, tapi diberi obatnya plester oleh pemerintah,” ujar Media dalam video pernyataannya di akun media sosial, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya berdalih bahwa kebijakan pembentukan dana cadangan pesangon diperlukan karena masih banyak perusahaan swasta yang tidak membayarkan hak pesangon pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

BACA JUGA:  Serikat Pekerja Turun Tangan, Dugaan Pemukulan Anggota oleh WNA di PT Torishima Service Indonesia Dikawal Ketat

Namun, menurut Media, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menambah jumlah pengawas, serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.

Bahkan, pemerintah dinilai perlu menerapkan sanksi pidana maupun penyitaan aset pemilik perusahaan apabila terbukti melanggar kewajiban pembayaran pesangon.

“Perusahaan tidak bayar pesangon itu melanggar hukum, jadi masalahnya adalah di penegakan hukum sebenarnya, bukan di mana uangnya disimpan. Aneh karena ada perusahaan nakal tidak bayar pesangon, tapi malah uang perusahaan satu negara Indonesia dipindahkan ke lembaga negara,” kata Media.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pengalihan dana perusahaan ke lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah.

“Kalau ada orang yang mengambil uang tanpa izin itu disebut pencuri, tapi kalau negara yang melakukan itu disebut kebijakan,” sambungnya.

Soroti Risiko Pengelolaan Dana oleh Negara

Lebih lanjut, Media mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep autocratic legalism atau legalisme otokratis.

Menurutnya, konsep tersebut menggambarkan penggunaan instrumen hukum dan prosedur formal oleh kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan yang secara substansi berpotensi menciptakan ketidakadilan.

“Kelihatannya cara ini sah, legal dan prosedural, padahal sangat tidak adil,” ujarnya.

Media menegaskan bahwa dana yang menjadi hak pekerja tidak semestinya berada di bawah kendali negara tanpa kejelasan mekanisme pertanggungjawaban.

BACA JUGA:  Pasca putusan MK, Pemerintah Siapkan Outsourcing Dirombak, Kemnaker Siapkan Regulasi Baru

Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila lembaga pengelola mengalami kegagalan dalam mengelola dana cadangan pesangon tersebut.

Menurutnya, risiko kegagalan pengelolaan dana harus menjadi perhatian serius karena dana tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja yang telah bekerja dan memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.

Perusahaan Diberi Masa Transisi hingga Oktober 2027

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meminta perusahaan mempersiapkan pengalihan dana pesangon pekerja ke dalam skema dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Perusahaan diberikan masa transisi selama satu tahun sebelum seluruh dana cadangan pesangon dialihkan kepada lembaga pengelola. Proses tersebut ditargetkan berlangsung hingga Oktober 2027.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana pesangon yang sebelumnya telah ditempatkan perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP).

BACA JUGA:  Menaker Yassierli Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Pemerintah Belum Tentukan Pengelola

Indah mengatakan, belum dapat dipastikan apakah dana pesangon yang sudah lebih dahulu dikelola melalui Dapen atau DPLK juga wajib dialihkan ke lembaga pengelola yang baru.

“Memang, saya disclaimer dulu, karena saya dan tim belum membuat PP, Peraturan Pemerintah turunannya. Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir bisa jadi tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi. Tidak perlu disetorkan. Tapi saya tidak janji,” jelasnya.

Dengan demikian, mekanisme pengalihan dana pesangon, termasuk status dana yang telah dikelola melalui lembaga keuangan sebelumnya, masih menunggu kepastian melalui peraturan pelaksana.

Perdebatan mengenai kebijakan ini pun mengemuka, terutama terkait perlindungan hak pekerja, kewajiban perusahaan, transparansi pengelolaan dana, serta jaminan pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan dalam pengelolaannya. (Sumber : bloombergtechnoz.com)