Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan pengupahan yang lebih baik, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Barunak, Tanjung, Kabupaten Tabalong, pada Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diikuti sebanyak 39 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dewan Pengupahan Provinsi, perwakilan pekerja, pengusaha, hingga Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha untuk membahas berbagai persoalan pengupahan sekaligus menyelaraskan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Hamida Munawarah, mengatakan pembahasan mengenai kebijakan pengupahan memiliki keterkaitan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, yakni menciptakan 15 ribu tenaga kerja terampil.
Menurutnya, peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja perlu diimbangi dengan sistem pengupahan yang dirumuskan secara tepat agar para pekerja memperoleh penghasilan yang layak dan memadai.
“Tenaga kerja yang 15 ribu tentu sudah berjalan ya kegiatannya, nah nanti sistem pengupahannya juga nanti akan dibicarakan dengan baik, nanti dirumuskan kembali. Jadi hari ini, kebetulan ada dari Dewan Pengupahan Provinsi, agar pekerja-pekerja kita terlindungi dengan upah yang memadai nantinya, mencukupi lah untuk pekerja kita dan buruh kita,” tutur Hamida Munawarah.
Hamida berharap keterlibatan Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel dalam rapat koordinasi tersebut dapat memberikan masukan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja dan buruh, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha serta kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong.
Dorong Hubungan Industrial yang Harmonis
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha terkait arah kebijakan pengupahan ke depan.
Masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah menargetkan kebijakan pengupahan yang dirumuskan nantinya mampu mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Besaran UMK Tabalong sebesar Rp3.827.935 pun menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut, seiring harapan agar kebijakan pengupahan ke depan dapat memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan bagi pekerja dan buruh.
Dengan adanya koordinasi lintas unsur ini, pemerintah berharap peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program 15 ribu tenaga kerja terampil dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Tabalong.(Sumber : tvtabalong.com)
