SURABAYA — Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan disebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Koalisi besar serikat buruh bahkan mengungkap adanya partai politik (parpol) di Senayan yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam membahas regulasi ketenagakerjaan yang akan berdiri sendiri dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 16 konfederasi dan 147 federasi kini terus memantau sikap serta komitmen seluruh fraksi di DPR RI dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Menurut Andi Gani, koalisi buruh akan mencermati secara serius partai politik mana saja yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pekerja dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
“Kami akan melihat keseriusannya, dan juga saya pesankan kepada partai-partai yang tidak serius membahas undang-undang ketenagakerjaan, kami akan umumkan resmi kepada publik. Itu serius. Saya akan umumkan karena ada beberapa partai yang tidak serius,” ujar Andi Gani kepada Bisnis seusai peresmian Gedung KSPSI AGN Jawa Timur di Jalan Candi Lontar, Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Meski demikian, Andi Gani menyebut terdapat sejumlah parpol yang dinilai menunjukkan sikap positif terhadap pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahkan, kata dia, ada partai yang tidak hanya memberikan lampu hijau, tetapi juga berencana menyerahkan draf regulasi ketenagakerjaan kepada koalisi besar buruh untuk dibahas bersama.
“Tapi ada partai yang memang sepertinya tidak peduli. Nah, itu nanti pada saatnya kami akan umumkan. Kami akan melihat keseriusannya di tahap-tahap ke depan,” ungkapnya.
Buruh Tunggu Sampai Akhir Oktober
Andi Gani menegaskan, kesabaran koalisi buruh terhadap partai politik yang dinilai setengah hati dalam membahas RUU Ketenagakerjaan semakin menipis.
Koalisi buruh menilai pembahasan regulasi tersebut harus benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap tenaga kerja dan buruh Indonesia. Apalagi, RUU Ketenagakerjaan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada penghujung Oktober 2026.
“Pada saat titik kami melihat partai itu tidak serius keberpihakannya terhadap tenaga kerja dan buruh Indonesia, kami terpaksa harus umumkan kepada masyarakat parpol mana yang tidak serius untuk membahas isu ketenagakerjaan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru,” kata Andi Gani.
Namun, ia masih enggan mengungkap identitas partai politik yang dinilai tidak serius tersebut.
Menurutnya, koalisi buruh masih memberikan waktu kepada seluruh fraksi untuk menunjukkan komitmen mereka selama proses pembahasan berlangsung.
“Tidak bisa di-spill dulu. Enggak bisa karena kan kita akan melihat ke depan. Masih ada waktu sampai awal Oktober karena [proses penyusunan] undang-undang berakhir di tanggal 30 Oktober,” jelasnya.
Koalisi buruh pun akan terus memantau perkembangan pembahasan hingga batas waktu tersebut. Jika pada akhirnya masih ditemukan parpol yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan pekerja, nama partai tersebut berpotensi diumumkan secara terbuka kepada publik.
(Sumber : bisnis.com)
