Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap tertulis yang diterbitkan di Medan pada 10 November 2026. Aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi serikat pekerja dan serikat buruh tersebut menilai masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
Dalam pernyataan sikapnya, Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak menduga adanya pengaburan hukum ketenagakerjaan yang dinilai dapat menguntungkan segelintir pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap pekerja/buruh.
Aliansi tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Menurut aliansi, pemenuhan hak-hak pekerja tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan perjuangan bersama serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan pihak terkait.
Atas dasar itu, mereka menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah melalui pimpinan PT Kawasan Industri Medan. :
Pertama, meminta PT KIM Medan membuka diri untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kawasan Industri Medan guna memastikan penegakan norma ketenagakerjaan.
Kedua, meminta PT KIM Medan mengimbau seluruh perusahaan agar menerapkan upah layak bagi pekerja/buruh sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang berlaku berdasarkan sektor industri masing-masing perusahaan.
Aliansi menilai penerapan ketentuan upah minimum menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pekerja memperoleh hak penghidupan yang layak.
Ketiga, mereka mendesak PT KIM Medan memerintahkan seluruh perusahaan di kawasan tersebut untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut aliansi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja, terutama dalam menghadapi berbagai risiko yang berkaitan dengan pekerjaan.
Keempat, meminta PT KIM Medan menjalin kerja sama secara terbuka dengan Pengawas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan kawasan industri.
Kelima, mendesak PT KIM Medan berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang bekerja di kawasan tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.
Aliansi menegaskan kelima tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan aturan ketenagakerjaan dijalankan oleh seluruh perusahaan.
Sejumlah Organisasi Serikat Buruh Bergabung
Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak merupakan aliansi yang melibatkan sejumlah organisasi pekerja dan serikat buruh di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
Organisasi yang tercantum dalam pernyataan sikap tersebut antara lain PD FSP RTMM SPSI Sumatera Utara, DPD SP LEM SPSI Sumatera Utara, DPC FSP KEP SPSI, DPC FSP SPTI SPSI, DEPEDA SBNI Kota Medan, BPC SBMI, DPW SPMI Sumatera Utara, DPP FSB BUPELA, serta DPD FSPTSI Sumatera Utara.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah perwakilan organisasi, di antaranya Buldozer Purba, S.H., Akhmad Rivai, S.H., Antony Pasaribu, S.E., S.H., Indra Hariadi Nasution, Poltak Tampubolon, S.H., M.Th., Rudianto, serta Supranoto, S.H., M.H.
Melalui pernyataan tersebut, Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak berharap PT KIM Medan tidak hanya berperan sebagai pengelola kawasan industri, tetapi juga turut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja.
Mereka meminta agar aspirasi tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait demi mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil dan memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja/buruh di Kawasan Industri Medan. @kg_krd
