SEMARANG – Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) mendesak pemerintah melakukan perubahan formula penetapan upah minimum 2027. Pasalnya, kenaikan upah minimum yang diberlakukan setiap tahun dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), khususnya bagi pekerja yang telah berkeluarga.
Ketua FSBI, Mulyono, mengatakan selama ini formula penghitungan upah minimum masih berorientasi pada kebutuhan hidup pekerja lajang atau single. Padahal, sebagian besar buruh memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan biaya hidup lebih besar.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerja, terutama di Jawa Tengah (Jateng), semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Mulyono saat menyerahkan hasil kajian dan survei FSBI mengenai besaran upah minimum yang memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja berkeluarga kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026).
“Di sini kami menyuarakan bahwa selama ini KHL dihitung hanya untuk satu orang single atau lajang. Kami meminta agar formulasi itu segera ada penyesuaian,” ujar Mulyono.
Ia menilai, tanpa perubahan formula pengupahan, pekerja di Jawa Tengah akan terus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebab, kenaikan upah yang selama ini diterapkan belum mempertimbangkan kebutuhan riil buruh yang telah memiliki pasangan dan anak.
“Kalau tidak ada perubahan formulasi yang baru, tentu Jawa Tengah akan selalu tertinggal, karena hanya berpikir pada upah yang kenaikannya hanya untuk buruh-buruh single,” katanya.
FSBI Sebut Kebutuhan Upah Layak Keluarga Mencapai Rp16 Juta
Berdasarkan hasil survei dan kajian yang dilakukan FSBI, Mulyono mengungkapkan bahwa kebutuhan upah layak bagi seorang pekerja yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak mencapai Rp16 juta per bulan.
Perhitungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar keluarga, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan hingga pendidikan.
“Dari temuan kita adalah Rp16 juta bagi yang di situ ada empat orang. Jadi keluarga, punya anak dua, itu ketemunya Rp16 juta. Dan itu sangat berimbang dengan negara-negara lain kalau kita mau menyetarakan,” ungkapnya.
Mulyono berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengupahan nasional, terutama menjelang penetapan upah minimum 2027.
Ia juga menilai kenaikan upah sebesar 10 persen belum tentu mampu menyelesaikan persoalan rendahnya daya beli buruh. Menurutnya, kenaikan tersebut masih berpotensi hanya mencukupi kebutuhan pekerja lajang, sementara buruh yang memiliki tanggungan keluarga tetap menghadapi kesulitan ekonomi.
“Ini sebagai bentuk usulan saja. Mungkin barangkali ada pertimbangan khusus bahwa kenaikan upah di 2027 ini tidak hanya sekadar 10 persen. Kalau 10 persen, kita pastikan itu hanya untuk buruh lajang dan pasti upah itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi buruh yang berkeluarga,” tegasnya.
Desak Pemerintah Berikan Subsidi Kebutuhan Buruh
Selain meminta perubahan formula upah minimum, FSBI juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk membantu pekerja apabila besaran upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.
Mulyono menegaskan, pemenuhan kesejahteraan buruh tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha melalui kebijakan kenaikan upah. Pemerintah juga harus hadir melalui berbagai program subsidi dan kebijakan pelayanan publik yang meringankan beban keluarga pekerja.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan subsidi pendidikan, termasuk pembebasan biaya kuliah, serta bantuan untuk kebutuhan dasar lainnya.
“Misalnya biaya kuliah itu dihapus, ditanggung pemerintah, atau dengan subsidi-subsidi lain yang dilakukan pemerintah. Tidak semua harus diserahkan ke pengusaha saja,” ujarnya.
Pemprov Jateng Akan Teruskan Kajian FSBI ke Pemerintah Pusat
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, yang menerima hasil kajian dan survei FSBI, menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurut Iwanuddin, formula penetapan upah minimum untuk tahun mendatang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota nantinya harus mengikuti dan mematuhi formula yang telah ditetapkan.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa Pemprov Jateng saat ini juga tengah berupaya meningkatkan realisasi investasi, khususnya penanaman modal asing.
Ia menilai tingkat upah buruh di Jawa Tengah masih memiliki daya saing sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
“Dengan pendapatan buruh yang kompetitif ini tentunya menjadi peluang kita untuk diberikan atensi oleh investor,” kata Iwanuddin.
Sebagai gambaran, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,28 persen dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2.169.349.
Dengan kondisi tersebut, usulan FSBI mengenai perubahan formula KHL menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka menjelang penetapan upah minimum 2027. FSBI berharap kebijakan pengupahan mendatang tidak hanya memperhitungkan kebutuhan pekerja lajang, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan buruh yang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak. (Sumber : republika.co.id)
