EkonomiHukumNasionalOpini

22 Provinsi Tetapkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi 42,15 Persen

57
×

22 Provinsi Tetapkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi 42,15 Persen

Sebarkan artikel ini

22 Provinces Set 2027 Provincial Minimum Wages, Bali Records Highest Increase at 42.15%

22 Provinces Set UMP 2027-Foto infografis AI
JAKARTA – Sebanyak 22 provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga Minggu (22/11/2026). Dari seluruh provinsi tersebut, Bali mencatat persentase kenaikan UMP tertinggi, yakni mencapai 42,15 persen.

Penetapan UMP 2027 ini dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan batas waktu penetapan upah minimum oleh gubernur paling lambat Sabtu (21/11/2026).

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menjadi dasar pengaturan penetapan upah minimum tahun 2027.

Untuk memberikan pedoman penghitungan upah minimum, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Berdasarkan data penetapan hingga Minggu (22/11/2026), besaran UMP 2027 di masing-masing provinsi menunjukkan variasi kenaikan. Bali menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi sebesar 42,15 persen, disusul Jawa Barat sebesar 29,44 persen.

BACA JUGA:  UMP 2027 Mengacu UU Ketenagakerjaan Baru, KHL Jadi Pertimbangan Utama

Sementara itu, kenaikan UMP di sejumlah provinsi lainnya berada pada kisaran 5 hingga 14 persen.

Berikut daftar 22 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027:

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,10 persen).
  2. Banten: Rp3.372.828,70 (naik 8,77 persen).
  3. DI Yogyakarta: Rp2.725.000 (naik 12,72 persen).
  4. Jawa Tengah: Rp2.655.454 (naik 14,10 persen).
  5. Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63 persen).
  6. Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (naik 6,77 persen).
  7. Sumatera Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61 persen).
  8. Bali: Rp4.559.287 (naik 42,15 persen).
  9. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 (naik 5,97 persen).
  10. Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059 (naik 9,24 persen).
  11. Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79 persen).
  12. Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (naik 6,69 persen).
  13. Kalimantan Timur: Rp4.046.360 (naik 7,55 persen).
  14. Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (naik 8,02 persen).
  15. Papua Barat Daya: Rp4.042.500 (naik 7,34 persen).
  16. Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02 persen).
  17. Sumatera Barat: Rp3.383.258 (naik 6,29 persen).
  18. Jawa Barat: Rp3.000.000 (naik 29,44 persen).
  19. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (naik 7,15 persen).
  20. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (naik 7,98 persen).
  21. Sulawesi Tengah: Rp3.453.000 (naik 8,58 persen).
  22. Gorontalo: Rp3.748.000 (naik 10,07 persen).
BACA JUGA:  UMP Kepri 2027 Naik 9 Persen, jadinya Rp4.229.356 Juta

Dari daftar tersebut, UMP DKI Jakarta masih menjadi nominal tertinggi, yakni sebesar Rp6,13 juta per bulan. Posisi berikutnya ditempati Bali sebesar Rp4,55 juta dan Sulawesi Utara sebesar Rp4,32 juta.

Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur mencatat nominal UMP terendah di antara 22 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, yakni sebesar Rp2,60 juta per bulan.

Penetapan UMP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Dengan telah ditetapkannya UMP di 22 provinsi, perhatian selanjutnya tertuju pada penetapan upah minimum di 16 provinsi lainnya serta proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di berbagai daerah.

Pekerja dan serikat buruh diharapkan terus mengawal pelaksanaan ketentuan upah minimum agar hak pekerja atas penghasilan yang layak dapat terlindungi.(Sumbeer : bloombergtechnoz.com)

BACA JUGA:  Buruh Sulsel Usulkan UMP 2027 Naik Minimal 10 Persen, Target Tembus Rp4,3 Juta