Nasional

DPR RI Terima KASBI, 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Batal Di-PHK dan Diangkat Menjadi PKWT

59
×

DPR RI Terima KASBI, 64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Batal Di-PHK dan Diangkat Menjadi PKWT

Sebarkan artikel ini

DPR RI Receives KASBI, 64 Krakatau Baja Konstruksi Workers Avert Layoffs and Are Hired Under Fixed-Term Employment Contracts (PKWT)

Foto Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) (Adrialdetik)
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan hubungan kerja pekerja di lingkungan Krakatau Baja Konstruksi, Krakatau Steel, Cilegon, Banten.

Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 09.55 WIB. Rombongan KASBI dipimpin langsung Presiden KASBI Sunarno bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Dalam kesempatan itu, pimpinan DPR memberikan ruang kepada perwakilan buruh untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Usai pertemuan, Anggia Ermarini menjelaskan bahwa para pekerja yang hadir merupakan bagian dari serikat pekerja Krakatau Baja Konstruksi. Mereka telah bekerja selama delapan tahun, tetapi menghadapi ketidakjelasan status dan kontrak kerja.

BACA JUGA:  13 Tindak Pidana Masuk Daftar RUU Perampasan Aset

Menurut Anggia, persoalan tersebut kemudian dibahas bersama manajemen perusahaan untuk mencari solusi agar para pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

Hasilnya, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya mendapatkan kepastian hubungan kerja melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“64 pekerja yang seharusnya yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR, lalu kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas juga. Alhamdulillah sudah ketemu cara atau ketemu jalan untuk kesejahteraan bagi para pekerja,” kata Anggia.

Ia menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut merupakan hasil pembahasan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan.

Sementara itu, Presiden KASBI Sunarno mengapresiasi pimpinan DPR RI dan Komisi VI yang telah menerima serta memfasilitasi penyampaian aspirasi para pekerja.

BACA JUGA:  Raslinna Rasidin: Kesetiaan dalam Perjuangan dan Kemaslahatan Gender Bukan Proyek Lima Tahunan

Menurut Sunarno, KASBI membawa persoalan tersebut ke DPR RI agar mendapatkan perhatian dan dapat dicarikan penyelesaian.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI dan juga pimpinan DPR dalam hal ini Bapak Dasco yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaiannya,” ucap Sunarno.

Penyelesaian persoalan 64 pekerja tersebut menjadi hasil dari pertemuan antara KASBI, pimpinan DPR RI, dan Komisi VI DPR RI. Para pekerja yang sebelumnya menghadapi ancaman PHK kini memperoleh kepastian status melalui PKWT, upah sesuai UMR, serta kepesertaan BPJS.

Meski demikian, kejelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja tetap menjadi perhatian penting dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.(Sumber : detik.com)

BACA JUGA:  PPh 21 DTP dan Magang Nasional Dinilai Belum Cukup Atasi Masalah PHK