Di tengah belum jelasnya perkembangan penanganan laporan tersebut, pihak manajemen PT LTS justru belum memberikan penjelasan substantif ketika dimintai konfirmasi oleh awak media.
HRD PT LTS, Azlina Barus, menolak memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan mengenai hak-hak pekerja maupun laporan polisi yang menyeret nama perusahaan tersebut.
“Tidak ada kewajiban kami untuk memberikan jawaban terkait ini,” tegas Azlina Barus melalui pesan singkat, Selasa (10/11/2026).
Sikap tersebut menyusul upaya konfirmasi sebelumnya pada Rabu (4/11/2026). Saat itu, pesan yang dikirimkan wartawan melalui nomor WhatsApp pribadinya tidak mendapatkan respons.
Padahal, pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan tidak disetorkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dipotong dari gaji pekerja.
Kasus ini bermula dari laporan mantan karyawan PT LTS Unit Kebun Marbau, Indra Mulia, ke Polres Labuhanbatu pada 27 Desember 2024.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1682/XII/2024/SPKT, Indra melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan.
Sejumlah hal yang dimintakan klarifikasi kepada manajemen PT LTS antara lain kepastian masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Indra Mulia.
Selain itu, wartawan juga meminta penjelasan mengenai dugaan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji pekerja sejak Januari 2016 hingga pertengahan 2017.
Pertanyaan lainnya menyangkut bukti penyetoran iuran setiap bulan, penyebab dugaan tunggakan, nominal iuran yang belum disetorkan apabila memang ada, serta kemungkinan pekerja lain mengalami persoalan serupa.
Manajemen juga dimintai keterangan mengenai status pemanggilan atau pemeriksaan pihak perusahaan oleh penyidik Polres Labuhanbatu. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan substantif dari pihak HRD.
Mengaku Mengabdi 14 Tahun, Indra Pertanyakan Hak BPJS
Indra Mulia mengaku telah bekerja di PT LTS Unit Kebun Marbau selama kurang lebih 14 tahun, yakni sejak 2010 hingga 2024.
Ia mengungkapkan, persoalan iuran BPJS Ketenagakerjaan baru diketahuinya setelah mengalami PHK dan melakukan pengecekan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Dari hasil pengecekan tersebut, Indra mengaku menemukan adanya iuran yang dipotong dari gajinya, tetapi diduga tidak disetorkan perusahaan selama periode Januari 2016 hingga pertengahan 2017.
“Setelah di-PHK, saya cek langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata iuran yang selama ini dipotong dari gaji saya tidak disetorkan oleh pihak perusahaan sejak Januari 2016 hingga pertengahan 2017,” ungkap Indra.
Atas temuan tersebut, ia kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan itu ke Polres Labuhanbatu pada Desember 2024.
Namun, hampir dua tahun sejak laporan dibuat, Indra mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor B/2156/XII/Res.1.11/2024/Reskrim.
Indra berharap kepolisian memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan laporan yang telah disampaikannya.
“Di mana keadilan bagi pelapor? Sampai saat ini saya tidak tahu sejauh mana perkembangan proses hukum atas laporan saya. Saya minta Kepolisian bergerak profesional dan adil,” tegasnya.
Polres Labuhanbatu Janji Cek Perkembangan Laporan
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Jihad Fajar Balman, saat dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan elektronik menyatakan akan mengecek terlebih dahulu perkembangan laporan tersebut.
“Baik pak. Kami cek dulu laporannya,” jawab AKP Jihad Fajar Balman.
Meski demikian, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penyelidikan atau penyidikan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi dalam penanganan perkara tersebut.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebab, iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari hak perlindungan pekerja yang wajib dikelola dan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menantikan kejelasan dari manajemen PT LTS maupun Polres Labuhanbatu terkait laporan tersebut, sekaligus kepastian perlindungan hak jaminan sosial bagi pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut masih merupakan laporan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum. Redaksi tetap membuka ruang bagi manajemen PT LTS untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. (Sumber : sumut.akurat.co)
