JAKARTA – Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Setidaknya empat kelompok turut serta menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Keempat kelompok membawa tuntutan yang berbeda-beda. Aksi ini berlangsung damai menurut pernyataan sejumlah koordinator, meski persiapan sehari sebelumnya diwarnai beberapa kendala dan ketegangan.
Tuntutan AMPB: RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) fokus pada dua tuntutan utama. Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan meminta hukuman mati bagi pelaku korupsi. AMPB juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen pengesahan RUU tersebut.
Selain itu, kelompok ini menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk perkara yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi dilakukan secara damai. “Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menambahkan, massa Pati tidak membawa agenda menjatuhkan pemerintahan. “Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik,” katanya.
AMDB: RUU Perampasan Aset hingga Harga Kebutuhan Pokok
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan: mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi AMDB Yusuf menyebut sekitar 2.000 warga AMDB sebelumnya berencana aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026), sebelum bergabung dengan AMPB di depan Gedung DPR RI. AMDB juga menyoroti penundaan transaksi rekening donasi warga Pati.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan 10 tuntutan, di antaranya:
- Mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
- Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengevaluasi transparansi anggaran.
- Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat dan mendorong pajak progresif.
- Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
- Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional.
- Menjamin hak pekerja rumah tangga.
- Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan tahanan politik.
- Menyita aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
GERAM terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan lainnya. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel memperkirakan sekitar 1.000 orang ikut aksi mulai pukul 14.00 WIB. Mereka meminta pimpinan DPR turun menemui massa untuk berdialog.
RMP4: Dukung Program Presiden dan MBG
Berbeda dengan kelompok lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
RMP4 menyiapkan 500 tiket dari Bangkalan, Jawa Timur. Koordinator RMP4 Ali mengatakan program MBG membantu masyarakat, meski tetap meminta evaluasi dan perbaikan tata kelola. “Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” katanya. Massa RMP4 berasal dari berbagai latar belakang, seperti tukang becak, buruh, dan sopir.
Kendala dalam Persiapan Aksi
Persiapan aksi diwarnai sejumlah kendala, khususnya bagi AMPB. Polda Metro Jaya meminta penundaan transaksi rekening donasi AMPB sejak Jumat (21/8/2026) selama lima hari kerja untuk penyelidikan aliran dana, bekerja sama dengan OJK dan Kementerian Sosial. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menekankan langkah itu bukan pemblokiran. Selama itu, bantuan dihimpun langsung di posko depan Gedung DPR/MPR.
Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati dicegat aparat setelah meninggalkan Pati pada Rabu (26/8/2026). Selain itu, sebuah bus yang membawa 17 orang dilempari batu dari JPO di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang, sekitar pukul 11.00 WIB. Tiga orang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Vander Waruwu menyebutkan dua orang berpakaian tertutup dan bermasker sebagai pelaku.
AMPB juga menghadapi kendala akses akun TikTok dan WhatsApp milik Botok serta pembatalan bus secara mendadak. Namun, mereka menyatakan tetap melanjutkan aksi.
Pada Rabu malam (26/8/2026), setelah negosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold Elisa Partomuan Hutagalung, rombongan AMPB meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.12 WIB. Mereka meminta personel yang menggunakan gas air mata dibubarkan, yang disanggupi polisi. Logistik dipindahkan ke trotoar, sementara sejumlah ojol tetap menjaga bantuan.
Situasi sempat memanas sore harinya ketika sekitar 20 orang dari Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta datang dan berorasi meminta agar aksi 27 Agustus tidak membuat kericuhan. Orasi itu mendapat sorakan dari pengemudi ojol. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan, dan kelompok tersebut kemudian membubarkan diri.
Polisi Perketat Pengamanan
Menjelang aksi, kepolisian memperketat pengawasan di sejumlah jalur menuju Jakarta, termasuk Tol Merak-Tangerang, Jalan Raya Serang, pintu masuk Bekasi, terminal, dan stasiun. Polresta Tangerang memperkuat patroli untuk mengantisipasi massa dari Lampung dan Sumatera. Polres Metro Bekasi melakukan penyekatan selektif dan pemeriksaan kendaraan, termasuk bus dan truk bak terbuka. Polisi juga memantau jalur kereta api serta informasi di media sosial terkait ajakan kerusuhan.
Aksi 27 Agustus ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat di depan lembaga legislatif, dengan fokus beragam mulai dari pemberantasan korupsi, isu ekonomi, hingga dukungan program pemerintah.
(Sumber : kompas.com)
