JAKARTA — Pemerintah tidak berhenti pada langkah memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Setelah menutup 290 BUMN, Presiden Prabowo Subianto kini mengarahkan perhatian pada optimalisasi aset perusahaan negara yang selama ini belum memberikan manfaat maksimal.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, BUMN menguasai aset dalam jumlah sangat besar. Namun, sebagian aset tersebut belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan nilai yang dimilikinya.
“Kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya,” kata Prabowo.
290 BUMN Ditutup
Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya telah melakukan perampingan terhadap BUMN yang dinilai tidak produktif. Sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup.
Langkah tersebut masih akan dilanjutkan hingga jumlah BUMN yang tersisa pada akhir 2026 maksimal 300 perusahaan yang dinilai produktif.
“Kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif,” ujarnya.
Namun, menurut Prabowo, reformasi BUMN tidak cukup hanya dengan mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah juga harus memastikan aset yang berada di dalam perusahaan negara benar-benar menghasilkan nilai ekonomi.
Tanah, Gedung hingga Jaringan Akan Dioptimalkan
Aset yang menjadi perhatian pemerintah mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas milik BUMN.
Prabowo menilai aset-aset tersebut tidak semestinya dibiarkan tidak produktif ketika perekonomian membutuhkan investasi dan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan.
“Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi,” kata Prabowo.
Untuk mengaktifkan aset tersebut, pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. Skema pemanfaatan akan dilakukan melalui proses yang disebut terbuka, kompetitif dan akuntabel.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kerja sama dengan swasta tidak berarti negara kehilangan kepemilikan strategis atas aset tersebut.
“Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara,” tegasnya.
Belajar dari India
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mempelajari pengalaman India dalam mengoptimalkan aset publik melalui National Monetisation Pipeline.
Melalui skema tersebut, pihak swasta diberikan ruang untuk mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, sementara kepemilikan aset tetap berada di tangan negara.
Modal yang diperoleh dari pemanfaatan aset kemudian dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru.
Prabowo melihat pendekatan tersebut relevan untuk mendorong aset negara agar lebih produktif tanpa harus kehilangan kendali strategis pemerintah.
Aset BUMN Didorong Jadi Sumber Investasi
Optimalisasi aset BUMN menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas aset negara.
Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah juga menekankan penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara.
Pemerintah tengah mendorong berbagai agenda transformasi ekonomi, termasuk pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), pengembangan Indonesia Financial Center di Jakarta dan Bali, serta pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk menyiapkan dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, aset BUMN yang selama ini belum optimal dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat digerakkan untuk mendukung investasi dan aktivitas ekonomi.
Negara Tetap Pegang Kendali Strategis
Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan aset oleh pihak swasta tidak identik dengan penjualan aset negara.
Yang didorong adalah kerja sama pemanfaatan sehingga aset yang sebelumnya menganggur dapat digunakan untuk kegiatan produktif, sementara kepemilikan strategis tetap berada di tangan negara.
Model ini sekaligus menjadi tahap lanjutan setelah pemerintah melakukan restrukturisasi jumlah BUMN.
Dengan demikian, agenda pemerintah kini bergerak dari merampingkan jumlah perusahaan negara menuju optimalisasi aset yang dimiliki BUMN.
Prabowo menekankan bahwa aset negara tidak boleh sekadar tercatat dalam neraca perusahaan. Aset tersebut harus mampu menghasilkan nilai tambah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
(Sumber : kompas.com)
