Pengurus Partai Buruh DIY Mundur, Sebut Ada Perbedaan Ideologis Terkait Arah Perjuangan - lemspsi.com
Daerah

Pengurus Partai Buruh DIY Mundur, Sebut Ada Perbedaan Ideologis Terkait Arah Perjuangan

106

Yogyakarta Labor Party Leaders Resign, Cite Ideological Differences Over the Direction of the Struggle

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang menaungi berbagai organisasi buruh di DIY menegaskan sikapnya putus hubungan atau berpisah dengan Partai Buruh-Koran Bernas

YOGYAKARTA – Sejumlah pengurus Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan berhenti dari kepengurusan partai. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Exco MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, melalui siaran pers pada Senin (6/7/2026).

Menurut Ade, pernyataan sikap tersebut telah dibacakan pada Minggu (5/7/2026) sore di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera 1912, Yogyakarta.

“Hari ini kami menyampaikan kepada publik bahwa keputusan berhenti dari kepengurusan Partai Buruh bukanlah keputusan yang lahir karena persoalan pribadi maupun konflik organisasi semata. Keputusan ini merupakan sikap politik yang didasarkan pada pertimbangan ideologis dan komitmen kami terhadap cita-cita awal perjuangan gerakan buruh,” kata Ade dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan, keputusan mundur dari struktur partai diambil setelah mencermati perkembangan politik nasional yang dinilai menimbulkan perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan Partai Buruh.

“Namun dalam perkembangan politik nasional, kami melihat adanya dinamika yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan tersebut. Ketika partai yang lahir dari perlawanan terhadap UU Cipta Kerja kemudian berada dalam barisan politik yang sama dengan pihak-pihak yang mendukung lahirnya UU tersebut, muncul kontradiksi yang sulit diterima. Atas dasar itulah kami memilih berhenti dari struktur Partai Buruh,” tegasnya.

Meski menyatakan mundur dari kepengurusan partai, Ade menegaskan bahwa perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh akan terus dilakukan melalui konsolidasi gerakan yang lebih luas, independen, dan demokratis.

Ke depan, pihaknya berencana menggalang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja dan serikat buruh, organisasi rakyat, petani, nelayan, akademisi, seniman, pegiat hak asasi manusia (HAM), mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Kami akan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, kebijakan ekonomi yang lebih demokratis, dan kebijakan publik lainnya yang berorientasi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perdamaian dunia,” ujar Ade.

Di akhir pernyataannya, Ade menegaskan bahwa sikap tersebut disampaikan atas nama seluruh Pengurus Partai Buruh se-DIY masa bakti 2021–2026.

“Saya membuat pernyataan ini atas nama seluruh Pengurus Partai Buruh se-DIY Masa Bakti 2021–2026,” pungkasnya. (Sumber : Koran Bernas)

Exit mobile version