MOROWALI UTARA – Sekitar 1.800 pekerja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dengan gelombang PHK tersebut, jumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan pengolahan bijih nikel itu kini diperkirakan tersisa sekitar 6.000 orang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Morowali Utara, Yakanis Lakawa, mengatakan kondisi keuangan PT GNI mulai mengalami ketidakstabilan sejak 2025. Menurutnya, persoalan yang menimpa petinggi perusahaan saat itu menjadi awal terganggunya operasional perusahaan.
“PT GNI pada tahun 2025 itu sudah mulai kolaps. Jadi pada waktu itu, karena yang punya GNI pertama itu, Mister Toni ada masalah sehingga beliau balik ke China. Nah, di situ mulailah goyang,” kata Yakanis, Kamis (9/7/2026).
Yakanis menjelaskan, setelah PT GNI diakuisisi oleh perusahaan milik negara (BUMN) China, terjadi perubahan dalam status ketenagakerjaan. Hanya pekerja yang bertugas di area smelter yang diakui sebagai karyawan langsung PT GNI, sementara pekerja lainnya dialihkan ke sejumlah perusahaan lain.
“Setelah diakuisisi oleh BUMN China, hanya karyawan smelter yang diakui sebagai karyawan perusahaan (PT GNI). Maka otomatis karyawan yang sebelumnya didistribusikan ke PT SEI, PT SAH, dan PT ALL harus mendapatkan kejelasan status. Mereka bekerja di PT ALL, tetapi menggunakan lambang PT GNI. Jadi GNI seperti melakukan outsourcing ke perusahaan-perusahaan tersebut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pekerja yang paling banyak terdampak PHK berasal dari PT ALL dengan jumlah mendekati 1.000 orang. PHK tersebut, kata dia, diambil setelah perusahaan mempertimbangkan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk tetap mempertahankan pekerja dengan skema dirumahkan.
“Prosesnya sudah melalui tahap sosialisasi. Setelah teman-teman karyawan diberikan pemahaman oleh pihak perusahaan, PHK ini akhirnya bisa diterima. Di satu sisi, kalau menunggu perusahaan memperbaiki smelter, tidak ada kepastian kapan selesai. Kalau dirumahkan, perusahaan juga kesulitan karena kondisi keuangannya memang tidak baik. Akhirnya diputuskan dilakukan PHK,” jelasnya.
Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil di tengah upaya perusahaan bertahan dari tekanan finansial yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Meski demikian, gelombang PHK tersebut turut menambah daftar pekerja di sektor pengolahan nikel yang kehilangan pekerjaan di tengah perlambatan industri. (Sumber : Beritasatu.com)
