JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Ketua Koalisi Besar Buruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menegaskan pihaknya akan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar benar-benar mengakomodasi kepentingan pekerja. Ia bahkan memastikan koalisi buruh tidak menutup kemungkinan menggelar aksi demonstrasi apabila aspirasi buruh tidak diakomodasi dalam pembahasan regulasi tersebut. Selasa (14/7/2026)
Menurut Andi Gani, Koalisi Besar Buruh Indonesia telah menyiapkan draf usulan RUU Ketenagakerjaan yang akan disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan depan.
“Apabila undang-undang tersebut tidak mengakomodasi aspirasi buruh, kami pastikan Koalisi Besar Buruh Indonesia tidak menutup kemungkinan melakukan aksi besar-besaran,” ujar Andi Gani.
Ia menjelaskan, seluruh pimpinan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Buruh Indonesia akan hadir secara langsung dalam pertemuan dengan DPR. Kehadiran mereka bukan sekadar menyerahkan draf usulan, melainkan juga berdiskusi secara mendalam mengenai substansi dan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan usulan tersebut.
“Kami semua akan hadir langsung. Bukan hanya menyerahkan draf, tetapi juga berdiskusi mengenai usulan kami. Kami ingin menuangkan ide, gagasan, dan pikiran, bukan sekadar kegiatan seremonial. Yang kami harapkan adalah pembahasan substansi sehingga pokok-pokok pikiran buruh dapat dipahami secara menyeluruh,” katanya.
Andi Gani juga meminta agar proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh fraksi di DPR RI, tidak terbatas hanya pada Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan.
Menurutnya, seluruh fraksi perlu mendengar langsung aspirasi yang disampaikan mayoritas organisasi buruh agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan menghasilkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha.
“Saya meminta pimpinan DPR mengundang seluruh fraksi yang ada di DPR, bukan hanya Komisi IX, supaya seluruh anggota dewan dapat mendengar langsung aspirasi dari mayoritas organisasi buruh,” tegasnya.
Koalisi Besar Buruh Indonesia berharap dialog langsung dengan DPR dapat menjadi ruang pembahasan yang konstruktif sehingga revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan benar-benar mencerminkan kebutuhan pekerja sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. @kg_krd
