Berbagai polemik yang melibatkan perusahaan tersebut dinilai telah merugikan pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perkebunan. Persoalan mulai dari dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, intimidasi terhadap karyawan, hingga persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kini menjadi sorotan.
Di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi di area konsesi perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan justru mendapat kritik karena dinilai belum menunjukkan respons terhadap persoalan tersebut, terutama para legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Gane-Joronga.
Kritik tersebut disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku, Selasa (3/11/2026).
Sefnat menilai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan PT GMM seharusnya menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Terlebih, persoalan tersebut menyangkut hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.
“Jika kita lihat, sampai hari ini tidak ada suara dari DPRD, baik secara kelembagaan maupun keterwakilan Dapil III yang menyoroti persoalan di PT GMM. Padahal, berbagai fakta di lapangan menunjukkan adanya masalah sangat serius yang harus segera disikapi,” ujar Sefnat.
Putra kelahiran Gane tersebut menyayangkan belum adanya respons terbuka dari para anggota DPRD yang mewakili masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perusahaan, terutama ketika muncul dugaan pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja.
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya dugaan pemutusan kontrak kerja secara sepihak, intimidasi terhadap karyawan, serta persoalan keselamatan kerja yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
Bahkan, Sefnat menyebut terdapat kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia. Ia mempertanyakan kejelasan tanggung jawab perusahaan terhadap peristiwa tersebut.
“Persoalan pemutusan kontrak sepihak, intimidasi di area kerja, hingga keselamatan kerja yang tidak terjamin. Bahkan, ada korban kecelakaan kerja yang sampai kehilangan nyawa tanpa ada tanggung jawab yang jelas dari pihak perusahaan. Mestinya ini sudah lebih dari cukup untuk memantik reaksi keras DPRD. Sayangnya, sampai sekarang mereka justru diam seribu bahasa,” tuturnya.
KNPI Desak DPRD Panggil Manajemen PT GMM
Menyikapi kondisi tersebut, KNPI Halmahera Selatan mendesak pimpinan DPRD agar segera mengambil langkah konkret dengan mengagendakan pemanggilan manajemen PT GMM.
KNPI meminta DPRD menghadirkan pihak perusahaan untuk dimintai penjelasan secara langsung terkait berbagai persoalan yang dikeluhkan pekerja dan masyarakat lingkar perkebunan.
Selain manajemen perusahaan, DPRD juga diminta melibatkan perwakilan karyawan dan masyarakat terdampak agar seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan penyelesaian yang jelas.
“Suara rakyat harus didengar. Ini berkaitan langsung dengan masa depan isi perut karyawan dan nasib masyarakat lingkar perusahaan. DPRD wajib bersikap, panggil perusahaan, panggil warga dan pekerja, tuntaskan semua kekacauan ini!” tegasnya.
Sefnat menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal perusahaan semata. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus turut memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KNPI Ancam Gelar Demonstrasi Besar-besaran
KNPI Halmahera Selatan juga memberikan ultimatum kepada DPRD agar tidak terus membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian.
Jika tuntutan untuk menghadirkan dialog dan meminta pertanggungjawaban perusahaan tidak ditindaklanjuti, KNPI mengancam akan mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat dan pemuda untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Aksi tersebut direncanakan menyasar kantor DPRD Halmahera Selatan dan area operasional PT GMM sebagai bentuk desakan agar persoalan yang dialami pekerja dan masyarakat segera mendapatkan perhatian.
“Persoalan rakyat adalah tanggung jawab mutlak DPRD. Mereka duduk di sana dan digaji untuk memikirkan serta menentukan nasib rakyat agar lebih baik. Tapi kalau persoalan sebesar ini terus membuat dewan membisu, maka kami sebagai organisasi kepemudaan akan mengambil alih panggung. Kami akan bertindak melalui aksi demonstrasi besar-besaran,” pungkas Sefnat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh pernyataan resmi dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya para wakil rakyat Dapil III Gane-Joronga, terkait kritik dan desakan KNPI tersebut.
Sejumlah anggota DPRD yang disebut menjadi perhatian dalam persoalan ini antara lain Kisman Abdullah, Eliya Gabrina Bachmid, Humein Kiat, Tamrin Hi. Hasim, Asis Jaenal, dan Masdar Mansur.
Sementara itu, pihak manajemen PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM) juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas berbagai dugaan pelanggaran serta keluhan pekerja dan masyarakat tersebut. (Sumber : potretmalut.com)
