JENEWA – Perjuangan untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja platform digital memasuki babak penting dalam Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang berlangsung di Jenewa, Swiss.
Selama sepekan terakhir, delegasi pekerja dari berbagai negara bergelut dalam perundingan intensif guna merumuskan konvensi global pertama tentang pekerjaan layak di ekonomi platform digital.
Perundingan yang berlangsung di Gedung International Conference Centre Geneva (CICG) itu menjadi salah satu agenda paling strategis dalam forum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun ini.
Selama dua pekan, para delegasi membahas rancangan standar internasional yang akan mengatur kondisi kerja jutaan pekerja platform, mulai dari pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja rumah tangga digital, moderator konten, hingga pelabel data.
Negosiasi berlangsung alot. Berbagai usulan perubahan dibahas secara rinci, mulai dari pasal demi pasal hingga kata demi kata.
Isu paling krusial yang memicu perdebatan adalah status hubungan kerja pekerja platform serta sistem remunerasi yang mencakup upah, biaya operasional, ongkos kerja, dan pengaturan waktu kerja.
“Di ILC, yang sedang diperjuangkan bukanlah pengaturan terhadap teknologi. Yang diatur adalah pekerjaan dan hubungan kerja. Teknologi hanyalah alat yang digunakan untuk mengotomatisasi sistem yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja,” ujar Delegasi Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA), Bangun Nugroho, di sela-sela perundingan.
Menurut Bangun, masih banyak pekerja platform di berbagai negara yang menghadapi ketidakpastian status kerja, pemotongan pendapatan yang tinggi oleh aplikasi, sanksi dan penonaktifan akun secara sepihak, hingga minimnya perlindungan sosial dan keselamatan kerja.
“Platform digital sering kali menolak membuka metode dan sistem yang mereka gunakan dengan berlindung di balik algoritma yang tidak transparan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan kekuasaan dan kontrol,” tegasnya.
Kehadiran pekerja platform dari berbagai negara seperti Kenya, Nigeria, Indonesia, Thailand, Chili, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, dan Meksiko memberi warna tersendiri dalam proses perundingan.
Mereka tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi juga terlibat aktif dalam kaukus pekerja yang turut memengaruhi arah pembahasan konvensi.
Para perwakilan pekerja menegaskan bahwa mandat utama ILO adalah mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak pekerja, dan menjamin kondisi kerja yang layak.
Karena itu, konvensi yang sedang dirumuskan harus berfokus pada perlindungan pekerja, bukan pada kepentingan bisnis perusahaan platform.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Emelia Yanti Siahaan, menilai proses yang sedang berlangsung memiliki arti historis bagi gerakan buruh global.
“Ini pertama kalinya ILO menyusun standar internasional khusus untuk pekerja platform seperti pengemudi online, kurir, dan pekerja aplikasi lainnya. Jika berhasil disahkan, ini akan menjadi sejarah besar bagi gerakan buruh dunia,” kata Emelia.
Menurutnya, keterlibatan organisasi pekerja seperti GSBI, SEPETA, dan berbagai organisasi lainnya sejak awal proses perundingan menjadi bagian penting dalam memastikan lahirnya regulasi yang berpihak kepada pekerja.
“Masih ada banyak pihak yang belum melihat proses ini sebagai upaya perlindungan pekerja. Namun harus ditegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menyesuaikan hak-hak pekerja dengan kebutuhan bisnis. Seluruh perundingan ini pada akhirnya bukan hanya tentang dokumen dan laporan, melainkan tentang kehidupan jutaan pekerja yang berada di baliknya,” ujarnya.
Bangun Nugroho menambahkan bahwa pengalaman para pengemudi dan kurir platform di Indonesia turut menjadi bahan masukan dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan pekerja internasional.
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan persoalan yang dihadapi pekerja platform di banyak negara.
Kehadiran delegasi Indonesia dalam ILC ke-114 sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan pengemudi dan kurir online Indonesia kini menjadi bagian dari gerakan global untuk memperjuangkan pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta pengakuan hak-hak pekerja di era digital.
Perundingan masih akan berlanjut hingga pekan depan. Para delegasi pekerja berharap konvensi yang sedang dirumuskan dapat menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan dunia kerja yang lebih adil dan manusiawi.
“Masa depan dunia kerja harus dibangun di atas hak-hak pekerja, bukan di atas penindasan dan penghisapan manusia atas manusia,” pungkas Bangun.
Sidang ILC ke-114 dijadwalkan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan agenda pembahasan yang semakin intensif sebelum rancangan konvensi mencapai tahap final. (dbs)
