Jakarta — Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika perekonomian global dan tantangan yang dihadapi dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah secara aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan berbagai kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha sekaligus melindungi pekerja.
“Kita terus dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto). Jadi kalau teman-teman lihat sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
Menurut Yassierli, sejumlah langkah strategis telah disiapkan pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan sektor-sektor yang berpotensi terdampak perlambatan bisnis.
Sementara itu, Airlangga Hartarto bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengkaji berbagai kebijakan yang dapat membantu dunia usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, termasuk melalui insentif dan program pendukung bagi sektor-sektor strategis.
Pemerintah berharap sinergi yang terjalin antara berbagai pemangku kepentingan dapat meminimalkan risiko PHK massal serta menjaga kesejahteraan pekerja. Selain itu, dialog dengan pelaku usaha dan serikat pekerja akan terus diperkuat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.
Dengan koordinasi yang intensif dan langkah-langkah antisipatif yang telah dijalankan, pemerintah optimistis stabilitas pasar tenaga kerja nasional dapat tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Artikel Dikutip dari Berbagai Sumber) @kg_krd
