JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi mediasi antara Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) dengan pihak manajemen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah tuntutan pekerja, mulai dari bonus kinerja hingga harmonisasi remunerasi.
Selain Sufmi Dasco, mediasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini beserta jajaran anggota komisi.
Anggia Ermarini menyampaikan bahwa Komisi VI DPR berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pihak korporasi PTPN/SGN dan para pekerja. Menurutnya, mediasi berjalan lancar hingga menemukan solusi dan titik terang bagi kedua belah pihak.
“Jadi kita komunikasikan dengan Komisi VI DPR dengan karyawan, lalu kita memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan. Akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu,” ujar Anggia.
Ia menambahkan, beberapa poin utama yang diaspirasikan pekerja meliputi persoalan bonus, standardisasi, serta harmonisasi remunerasi. Pihak manajemen saat ini tengah menyiapkan langkah konkret untuk merespons tuntutan tersebut.
“Ini kabar baik untuk seluruh karyawan SGN. Aspirasi sudah diterima, manajemen juga sudah bisa menghitung nilainya. InsyaAllah perkembangannya akan baik untuk pabrik gula kita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum SPBUN-SGN, M. Rofi, mengapresiasi langkah cepat pimpinan DPR RI dan Komisi VI yang telah memfasilitasi ruang dialog tersebut sehingga tuntutan pekerja dapat tersalurkan dengan baik.
Rofi menjelaskan, salah satu poin krusial yang dituntut oleh sekitar 23 ribu karyawan PT SGN adalah pemberian apresiasi kinerja atau bonus untuk capaian tahun 2025. Ia menegaskan bahwa penurunan kinerja perusahaan pada periode tersebut bukan disebabkan oleh performa buruk pekerja, melainkan dampak faktor eksternal.
“Penurunan itu karena efek eksternal, yaitu rembesan gula rafinasi yang membuat gula lokal tidak laku, lesunya penjualan tetes akibat impor bioetanol, serta kondisi iklim cuaca yang kurang mendukung pada tahun 2025,” jelas Rofi.
Dengan tercapainya kesepakatan dan titik temu dalam mediasi ini, Rofi memastikan rencana demonstrasi para pekerja yang sebelumnya dijadwalkan bakal digelar di Jakarta resmi dibatalkan.
“Aksi rencana kami tanggal 28 (Agustus) ke Jakarta tidak terjadi,” pungkasnya. (Sumber : detik.com)
