Lampung Selatan – Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 200 buruh dan mantan pekerja PT Galaxy Wood Industry di Kantor DPRD Lampung Selatan berakhir ricuh, Kamis (11/6/2026). Massa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi secara damai akhirnya menjebol pagar kantor DPRD setelah berjam-jam menunggu tanpa kepastian kehadiran perwakilan wakil rakyat.
Sejak pagi hari, ratusan peserta aksi berkumpul di depan gerbang luar Kantor DPRD Lampung Selatan untuk menyuarakan berbagai tuntutan terkait hak-hak pekerja yang mereka nilai belum dipenuhi oleh perusahaan. Namun, situasi mulai memanas ketika tidak ada tanggapan maupun pertemuan yang jelas dari pihak DPRD.
Para buruh menilai selama beroperasi, PT Galaxy Wood Industry belum memenuhi sejumlah hak pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Mereka menuntut adanya perbaikan kondisi kerja, kepastian status ketenagakerjaan, hingga pemenuhan jaminan sosial bagi para pekerja.
Salah seorang pekerja, Rida, mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah hal yang berlebihan, melainkan hak dasar yang seharusnya diterima setiap pekerja.
“Kami hanya meminta hak kami dipenuhi. Upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, BPJS, dan kepastian status kerja. Jangan sampai buruh terus dirugikan,” ujar Rida di sela-sela aksi.
Koordinator Lapangan aksi, Ali Mukthamar, mendesak DPRD Lampung Selatan untuk tidak tinggal diam dan segera memfasilitasi penyelesaian persoalan antara pekerja dan perusahaan.
“Kami meminta DPRD turun tangan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut. Hak pekerja harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ali.
Aksi yang semula berlangsung tertib akhirnya berubah ricuh ketika massa mencoba memasuki area kantor DPRD dengan menjebol pagar. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi berupaya mengendalikan situasi agar tidak terjadi bentrokan yang lebih besar.
Hingga aksi berakhir, para buruh berharap DPRD Lampung Selatan segera memanggil pihak perusahaan dan memediasi penyelesaian berbagai tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
@kg_krd
