Revisi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan pada 11 November 2026.
Melalui keputusan tersebut, Dedi Mulyadi mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025.
Perubahan UMSK ini merupakan tindak lanjut atas empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, masing-masing Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT.
Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha. Penetapan upah sektoral juga disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan masing-masing sektor industri.
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Catat UMSK Tertinggi
Dalam keputusan terbaru, UMSK ditetapkan untuk sejumlah sektor usaha di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kota Bekasi menempati posisi tertinggi dengan UMSK sebesar Rp6.052.861,25. Besaran tersebut berlaku untuk sejumlah sektor, di antaranya industri makanan, penggilingan baja, kabel listrik dan elektronik, serta kendaraan dan perlengkapan tertentu.
Sementara itu, Kabupaten Bekasi menetapkan UMSK tertinggi sebesar Rp5.981.990 untuk sejumlah sektor, termasuk industri kendaraan bermotor, komputer, mesin, suku cadang kendaraan, dan komponen sepeda motor.
Di Kabupaten Karawang, UMSK tertinggi mencapai Rp5.910.370,63. Ketentuan tersebut berlaku untuk sektor otomotif, minyak pelumas, ban, suku cadang kendaraan, serta industri logam dan manufaktur.
Adapun Kabupaten Purwakarta menetapkan UMSK hingga Rp5.957.247 untuk sektor industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Di Kota Depok, besaran UMSK tertinggi mencapai Rp5.620.945 yang berlaku bagi sejumlah sektor, mulai dari industri plastik, elektronik, farmasi, hingga perhotelan dan perdagangan.
UMSK Kota Bandung Rp4,76 Juta
Untuk wilayah Kota Bandung, UMSK ditetapkan sebesar Rp4.760.047,74 dan berlaku bagi 64 jenis kegiatan usaha.
Sektor yang masuk dalam ketentuan tersebut antara lain industri farmasi, komponen elektronik, komputer, telekomunikasi, peralatan medis, pembangkitan tenaga listrik, distribusi gas, hingga aktivitas broker dan agen penjualan tenaga listrik dan gas.
Sementara di daerah lainnya, besaran UMSK juga berbeda-beda sesuai sektor usaha.
Kabupaten Garut menetapkan UMSK sebesar Rp2.636.507 untuk industri sepatu olahraga.
Kabupaten Majalengka menetapkan UMSK berkisar Rp2.769.316 hingga Rp2.777.102 untuk berbagai sektor. Sedangkan Kabupaten Cirebon menetapkan besaran mencapai Rp2.894.402,55 untuk sejumlah sektor industri dan perdagangan.
Di Kabupaten Cianjur, UMSK ditetapkan sebesar Rp3.361.351,13 untuk industri alas kaki dan Rp4.033.800 untuk industri air minum dalam kemasan.
Perusahaan yang Tidak Mampu Membayar Bisa Berunding
Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu membayar UMSK sesuai ketentuan.
Perusahaan dapat melakukan perundingan secara bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja untuk membahas persoalan kemampuan pembayaran upah sektoral.
Hasil perundingan wajib dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya, kesepakatan tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Dengan adanya revisi ini, ketentuan UMSK Jawa Barat 2026 mulai berlaku sejak 11 November 2026, sesuai tanggal penetapan keputusan gubernur.
Bagi kalangan pekerja dan serikat buruh, perubahan ketentuan ini menjadi hal penting untuk dicermati, terutama dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pembayaran upah sektoral sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber : TribunNews.com)
