Buruh Tuntut UMP DKI Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,26 Juta - lemspsi.com
Nasional

Buruh Tuntut UMP DKI Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,26 Juta

60

Workers Demand Jakarta’s 2027 Provincial Minimum Wage (UMP) Be Raised to IDR 6.26 Million

Jakarta Workers Rally at Monas-Foto ilustrastion AI

JAKARTA – Kalangan buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6,15 juta hingga Rp6,26 juta. Tuntutan tersebut didasarkan pada UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta dengan usulan kenaikan sebesar 7,5–9,5 persen.

Buruh menilai kenaikan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan tingkat upah dengan tingginya biaya hidup di Ibu Kota. Mereka berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja dalam menetapkan besaran upah minimum tahun depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan nilai alfa sebesar 0,9 dalam formula penghitungan kenaikan upah minimum 2027.

Menurut Said Iqbal, nilai alfa merupakan indeks tertentu yang dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi untuk menentukan besaran penyesuaian upah. Dalam ketentuan formula pengupahan, nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 1.

Ia menilai penggunaan alfa 0,9 diperlukan agar kenaikan upah pekerja Jakarta lebih besar dan mampu mencerminkan tingginya kebutuhan hidup di wilayah tersebut.

Said Iqbal juga menyoroti ketimpangan upah antara pekerja di Jakarta dengan sejumlah daerah industri penyangga Ibu Kota, seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Menurutnya, tingginya biaya hidup di Jakarta seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan besaran UMP.

KSPN Usulkan Kenaikan Upah 7–9,5 Persen

Selain KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) turut mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7–9,5 persen.

KSPN mengajukan skema pembagian tiga kelompok daerah berdasarkan besaran upah minimum masing-masing wilayah. Skema tersebut dimaksudkan agar daerah dengan tingkat upah lebih rendah memperoleh persentase kenaikan yang lebih besar.

Dalam usulannya, daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta menggunakan nilai alfa 0,8–1. Sementara daerah dengan upah minimum Rp3 juta hingga Rp4 juta diusulkan menggunakan alfa 0,6–0,8.

Adapun daerah dengan upah minimum di atas Rp4 juta diusulkan menggunakan alfa 0,5–0,6.

Melalui skema tersebut, KSPN berharap kenaikan upah minimum dapat lebih proporsional dengan mempertimbangkan kesenjangan tingkat upah antardaerah. Dengan demikian, pekerja di wilayah yang selama ini memiliki upah relatif rendah bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar.

Pramono Sebut Pembahasan UMP Masih Alot

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan UMP 2027 masih berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Menurut Pramono, masing-masing pihak masih mempertahankan usulan nilai alfa yang diyakini paling sesuai dengan kepentingannya.

“Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pramono memberikan tenggat waktu hingga 20 November 2026 agar pembahasan dan penetapan UMP DKI Jakarta dapat diselesaikan.

Target tersebut disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 21 November 2026 untuk penetapan UMP seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur pada 16 November 2026.

Surat tersebut berisi panduan serta data yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum.

“Di situ ada isinya panduan dan ada data untuk penetapan upah minimum. Tanggal 21 untuk UMP dan 25 untuk UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten),” ujar Yassierli.

Dengan demikian, pemerintah provinsi memiliki waktu hingga 21 November untuk menyelesaikan penetapan UMP 2027, sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026.

Pengusaha Khawatir Kenaikan Upah Picu PHK

Di tengah tuntutan kenaikan upah dari kalangan pekerja, dunia usaha mengingatkan pemerintah agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar tenaga kerja.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan kenaikan upah harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pekerja.

Menurutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kemampuan finansial, perkembangan teknologi, hingga daya saing industri dalam menghadapi persaingan usaha.

“Saya tidak mengatakan buruh dan UMP tidak penting. Namun kenaikan upah juga harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas,” tegas Anindya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi perusahaan di setiap sektor industri tidak sama. Sejumlah perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor padat karya, masih menghadapi tekanan biaya produksi, pelemahan permintaan, serta tantangan mempertahankan keberlangsungan operasional.

Apabila kenaikan upah tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan, pelaku usaha dikhawatirkan mengambil langkah efisiensi untuk menekan biaya operasional.

Langkah tersebut berpotensi dilakukan melalui pengurangan jumlah pekerja, pembatasan perekrutan tenaga kerja baru, hingga penyesuaian harga barang dan jasa untuk menutup peningkatan biaya produksi.

Karena itu, kalangan pengusaha meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masing-masing sektor industri sebelum menetapkan kenaikan upah minimum.

APINDO Minta Penetapan Upah Pertimbangkan Kondisi Dunia Usaha

Senada dengan Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai penetapan upah minimum harus memperhatikan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.

Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi pasar kerja di masing-masing daerah.

APINDO menilai perbedaan kemampuan perusahaan merupakan aspek penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Hal tersebut diperlukan agar kenaikan upah tidak mengganggu keberlangsungan usaha maupun kemampuan perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tidak mengabaikan kebutuhan pekerja untuk mendapatkan upah yang layak di tengah meningkatnya biaya hidup.

Perdebatan mengenai besaran alfa antara buruh dan pengusaha pun menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan UMP 2027.

Buruh menginginkan kenaikan upah yang mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, sementara pengusaha meminta penyesuaian yang tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Kini, keputusan berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penetapan UMP 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil, memberikan kepastian bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan dan perlindungan terhadap lapangan kerja. (Sumber : afu.id)

Exit mobile version