Menaker Yassierli Terbitkan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Gunakan Data KHL dan Kondisi Ekonomi - lemspsi.com
Nasional

Menaker Yassierli Terbitkan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Gunakan Data KHL dan Kondisi Ekonomi

83

Manaker Yassierli Issues 2027 Minimum Wage Calculation Guidelines, Governors Urged to Use Decent Living Needs (KHL) and Economic Data

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli)-Foto ilustrasi AI
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitan surat ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Menaker Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak boleh hanya didasarkan pada satu indikator. Pemerintah daerah harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja/buruh sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Formula Penghitungan Upah Minimum 2027

Dalam pedoman tersebut, Yassierli menjelaskan bahwa provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum tahun 2026 harus menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan besaran penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.

Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Besaran nilai tersebut menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi hasil penyesuaian upah minimum 2027.

Yassierli menjelaskan, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penentuannya harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Penentuan nilai alfa nantinya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, penghitungan UMK menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Dewan Pengupahan di setiap daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan terkait besaran nilai alfa berdasarkan karakteristik perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan masing-masing wilayah.

Data KHL 2026 Menjadi Dasar Penetapan Upah 2027

Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah juga menetapkan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum tahun 2027.

Data tersebut terdiri atas KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL tingkat kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.

Kemnaker menggunakan data KHL tahun 2026 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Menurut Yassierli, penggunaan data KHL sangat penting agar kebijakan upah minimum tidak terlepas dari kebutuhan nyata pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dengan memasukkan data KHL sebagai salah satu pertimbangan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih terukur dalam menentukan kebijakan pengupahan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan UMSP

Dalam pedoman penghitungan upah minimum 2027 tersebut, Menaker juga menegaskan kewenangan dan kewajiban gubernur dalam menetapkan upah minimum.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Khusus untuk upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari sektor lain. Kriteria tersebut antara lain memiliki keahlian khusus, karakteristik dan risiko kerja yang berbeda, tuntutan pekerjaan lebih berat, serta membutuhkan spesialisasi tertentu.

Pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP. Begitu pula UMSK harus memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan UMK.

Ketentuan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan upah minimum sektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Batas Waktu Penetapan UMP dan UMK 2027

Menaker Yassierli turut mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan jadwal penetapan upah minimum tahun 2027. Pemerintah daerah diminta menjalankan seluruh tahapan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Berikut jadwal penetapan upah minimum tahun 2027:

Jenis Upah Minimum Batas Waktu Penetapan
UMP 2027 Paling lambat 21 November 2026
UMK 2027 Paling lambat 25 November 2026
UMSP 2027 Paling lambat 5 hari setelah penetapan UMP
UMSK 2027 Paling lambat 5 hari setelah penetapan UMK

Yassierli berharap seluruh gubernur segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing agar proses pembahasan dan penetapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah Minimum 2027 Berlaku Mulai 1 Januari

Lebih lanjut, seluruh upah minimum tahun 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang ditetapkan oleh gubernur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, terdapat ketentuan tersendiri bagi pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan kecil. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Namun, kesepakatan tersebut tetap harus memenuhi batas minimum yang ditentukan, yakni paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Dengan diterbitkannya pedoman tersebut, proses penetapan upah minimum 2027 kini memasuki tahapan penting di daerah. Pembahasan Dewan Pengupahan, penggunaan data KHL, kondisi ekonomi, serta penentuan nilai alfa akan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi besaran upah minimum pekerja/buruh pada tahun mendatang.

Seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal sehingga kepastian upah minimum 2027 dapat diketahui sebelum mulai diberlakukan pada awal tahun depan. (Sumber : intipos.com)

Exit mobile version