Buruh Siapkan Gugatan ke PTUN Jika Pramono Tak Revisi UMP Jakarta 2027, Minta Naik Jadi Rp6,21 Juta - lemspsi.com
EkonomiHukumNasional

Buruh Siapkan Gugatan ke PTUN Jika Pramono Tak Revisi UMP Jakarta 2027, Minta Naik Jadi Rp6,21 Juta

62

Workers Prepare PTUN Lawsuit if Pramono Refuses to Revise Jakarta's 2027 Minimum Wage, Demand Increase to Rp6.21 Million

Buruh Gugat UMP Jakarta 2027-Foto infografis AI
JAKARTA – Kalangan buruh menyiapkan langkah hukum untuk menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan ditempuh apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bersedia merevisi besaran upah minimum tersebut.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pihaknya meminta Gubernur Pramono Anung mengubah besaran UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.040.

Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan nilai alfa 1,0. Usulan itu, menurut Said, telah ditandatangani seluruh perwakilan serikat pekerja.

“Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027, yang tadinya Rp6,136 juta menjadi Rp6,210 juta. Angkanya itu Dewan Pengupahan unsur buruh. Itu ditandatangani semua serikat buruh,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Said menilai penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau mengalami kenaikan Rp407.065 (7,1 persen) belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Ibu Kota.

Ia juga mempersoalkan penggunaan nilai alfa 0,775 dalam perhitungan kenaikan upah. Menurutnya, angka tersebut belum cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat pekerja.

“Alasannya adalah nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli, kenapa ukurannya rendah? Sederhana, nilai UMP yang pada Januari 2027, Rp6,136 juta itu lebih rendah dari KHL di Jakarta. Itu yang menjelaskan daya beli itu rendah, wong KHL aja gak 100%,” ujarnya.

KSPI Siapkan Gugatan PTUN

Said menegaskan, apabila permintaan revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta akan melanjutkan persoalan penetapan UMP tersebut melalui gugatan ke PTUN.

Namun, sebelum mengajukan gugatan, pihak serikat pekerja harus terlebih dahulu menyampaikan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta dan menunggu jawaban dari pemerintah provinsi.

“Saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta, pimpinannya dari KSPI. Maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN, tapi agak panjang PTUN, karena harus bersurat dulu, menunggu jawaban sekian hari, kemudian baru setelah ada jawaban gubernur, serikat pekerja bisa mengajukan PTUN,” jelasnya.

Menurut Said, rangkaian proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 30 hari.

KSPI DKI Jakarta berencana mengirimkan surat permintaan revisi kepada Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026) atau paling lambat Senin (23/11/2026).

“Jadi perkiraan saya sekitar 30 hari kalau mau revisi. Nggak apa-apa, kan masih ada waktu, kan dibayar gajinya Januari 2027,” kata Said.

Selain menyiapkan jalur hukum, KSPI bersama Partai Buruh juga berencana menggelar aksi unjuk rasa secara berkelanjutan di Balai Kota Jakarta.

Mereka juga akan meminta DPRD DKI Jakarta memanggil Gubernur Pramono Anung untuk memberikan penjelasan terkait dasar penetapan UMP Jakarta 2027.

Buruh Bandingkan UMP Jakarta dengan Bekasi dan Karawang

Penolakan buruh terhadap besaran UMP Jakarta 2027 juga didasarkan pada perbandingan upah minimum dengan sejumlah daerah penyangga, khususnya Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Said Iqbal memperkirakan upah minimum di kedua daerah tersebut berpotensi mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,3 juta apabila kenaikan ditetapkan pada kisaran 7,1–8 persen.

Bahkan, jika menggunakan persentase kenaikan 8 persen, Said memperkirakan upah minimum Bekasi dan Karawang bisa mencapai sekitar Rp6,35 juta.

“Buruh di Bekasi dan Karawang itu memperjuangkannya adalah kenaikan upah minimumnya sekitar 8%. Kalau pake 7,1% naiknya sekitar jadi Rp6,3 juta. Kalau pake 8% itu Rp6,350 juta. Jadi, jauh,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KSPI mempertanyakan perbedaan besaran upah minimum antara Jakarta dengan kawasan industri di daerah penyangga.

Said menilai pekerja di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jakarta semestinya tidak menerima upah minimum lebih rendah dibandingkan pekerja di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

Melalui rencana revisi UMP hingga gugatan PTUN, KSPI dan Partai Buruh berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kembali besaran kenaikan upah minimum 2027 agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan kemampuan daya beli pekerja.(Sumber : cnbcindonesia.com)

Exit mobile version