Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mempertimbangkan aspek pengendalian penyalahgunaan rokok elektronik, tetapi juga memperhitungkan nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri tersebut.
Menurut Mirah, setiap kebijakan yang berpotensi mengubah keberlangsungan suatu sektor usaha harus memperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja. Hilangnya sumber penghasilan pekerja dapat memicu persoalan sosial dan ekonomi baru, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan dari sektor industri rokok elektronik.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya,” kata Mirah dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pelarangan total vape, perlu ada kajian menyeluruh mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesempatan kerja, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Industri Vape Serap 150 Ribu Tenaga Kerja
Besarnya potensi dampak kebijakan tersebut terlihat dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam industri rokok elektronik.
Industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui berbagai kegiatan usaha terkait. Selain itu, sektor ini menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia, termasuk keluarga pekerja yang bergantung pada penghasilan dari industri tersebut.
Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi sektor ini diperkirakan mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar 518 juta dollar AS.
Angka tersebut menunjukkan bahwa industri rokok elektronik telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari proses produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan hingga perdagangan ritel.
Karena itu, kebijakan pelarangan total dinilai tidak bisa dilakukan tanpa memperhitungkan konsekuensi terhadap keberlangsungan usaha dan nasib tenaga kerja.
Penyalahgunaan Vape Dinilai Harus Ditangani dengan Pengawasan
Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, menilai kasus penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk melarang seluruh produk vape.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan antara produk rokok elektronik legal yang diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan dengan produk ilegal yang disalahgunakan untuk memasukkan zat narkotika.
“Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal,” ujar Hari.
Ia mengingatkan, pelarangan produk yang selama ini berstatus legal belum tentu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan. Sebaliknya, penutupan jalur distribusi legal ketika permintaan pasar masih ada berpotensi membuka ruang lebih besar bagi peredaran produk ilegal.
Hari menegaskan bahwa penyalahgunaan suatu produk untuk tindakan kriminal tidak otomatis menjadikan seluruh produk tersebut ilegal.
Ia mengibaratkan pisau yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Namun, penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk menghentikan seluruh produksi dan melarang peredaran pisau.
“Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya,” katanya.
Dorong Penguatan SNI dan Pengawasan Produk Vape
Hari berpandangan, pemerintah sebaiknya mengutamakan penguatan standar produksi, pengawasan kandungan, serta pengawasan penjualan dan distribusi produk rokok elektronik.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pendekatan pengawasan yang lebih ketat akan lebih tepat dibandingkan mengilegalkan seluruh industri yang selama ini menjalankan kegiatan usaha secara legal.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape,” ujar Hari.
APVINDO Ingatkan Dampak terhadap Rantai Industri dan Pekerja
Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, mengingatkan bahwa industri rokok elektronik memiliki rantai usaha yang cukup luas.
Ekosistem industri tersebut melibatkan pekerja di sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, perdagangan ritel, hingga berbagai sektor usaha pendukung lainnya.
Menurut Enggar, perubahan kebijakan secara drastis yang berujung pada penghentian aktivitas industri berpotensi berdampak langsung terhadap pekerja dan keluarga mereka.
Ia menilai tidak semua pekerja memiliki kesempatan dan kemampuan untuk segera beralih ke sektor pekerjaan lain apabila industri tempat mereka bekerja dihentikan.
“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran,” ungkap Enggar.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan seluruh aspek sebelum menetapkan kebijakan terkait masa depan industri rokok elektronik di Indonesia.
Terlebih, penciptaan dan perluasan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pemerintah. Karena itu, kebijakan pengendalian produk seharusnya tetap memperhatikan keberlangsungan usaha serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
Dengan demikian, penguatan pengawasan terhadap produk ilegal, penindakan penyalahgunaan, peningkatan standar produksi, dan perlindungan pekerja dinilai perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai rokok elektronik.(Sumber: Kompas.com)
