JAKARTA – Derasnya arus produk plastik impor berharga murah, terutama dari China, kembali menjadi perhatian para pelaku industri dan ekonom. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan daya saing produsen dalam negeri serta berpotensi memicu penurunan produksi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlambatan investasi apabila pemerintah tidak segera memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan tekanan terhadap industri plastik nasional sudah terlihat, baik di sektor petrokimia hulu maupun hilir. Menurutnya, membanjirnya bahan baku dan produk plastik dari sejumlah negara, khususnya China, Thailand, dan Korea Selatan, telah menggerus utilisasi pabrik di dalam negeri.
“Dampaknya adalah penurunan utilisasi pabrik bahkan berpotensi memicu penutupan operasi. Industri petrokimia hulu dan hilir terpukul akibat membanjirnya bahan baku dari negara seperti China, Thailand, dan Korea,” kata Esther, Kamis (16/7).
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya mengancam keberlangsungan usaha perusahaan, tetapi juga berisiko terhadap jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor industri plastik.
“Industri plastik nasional menyerap jutaan tenaga kerja. Persaingan yang tidak adil dari produk impor murah membuat kelangsungan hidup pabrik terancam sehingga berisiko menciptakan gelombang PHK,” ujarnya.
Selain perusahaan besar, tekanan juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Esther menyebut produk plastik impor dengan harga sangat murah membuat pelaku usaha lokal kehilangan daya saing di pasar domestik.
“Produk jadi dari luar negeri yang masuk dengan harga sangat murah, bahkan dicurigai ilegal atau dijual di bawah biaya produksi, mematikan pangsa pasar UKM lokal,” tambahnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai industri plastik menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak lonjakan impor murah, khususnya dari China.
“Industri plastik itu sejauh pengetahuan saya termasuk yang rentan dan mengalami penurunan kinerja pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir, apalagi dengan banjirnya impor murah dari China. Setelah pandemi, banyak kasus yang mengindikasikan adanya kecenderungan dumping dari China yang mempengaruhi banyak industri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil,” kata Faisal.
Berdasarkan analisis data perdagangan internasional yang dilakukan CORE Indonesia, produk plastik juga termasuk kelompok komoditas dengan dugaan impor ilegal terbesar dari China.
“Dari catatan terakhir yang kami ambil dari data mirroring Trade Map, plastik dan barang dari plastik termasuk kategori produk impor yang menghadapi masalah dugaan impor ilegal dari China paling besar. Urutannya setelah mesin dan peralatan mekanik, besi baja, serta perabot dan lampu,” ujarnya.
Menurut Faisal, tren dugaan impor ilegal tersebut bahkan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini semakin menyulitkan industri dalam negeri karena harus bersaing dengan produk yang masuk tanpa memenuhi kewajiban tarif maupun pungutan impor lainnya.
“Kalau dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegalnya cenderung meningkat. Dampaknya tentu besar terhadap industri dalam negeri karena mereka harus bersaing dengan produk impor ilegal yang tidak membayar berbagai kewajiban seperti tarif impor dan pungutan lainnya,” katanya.
Selain menggerus pangsa pasar produsen nasional, praktik impor ilegal juga dinilai berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menekan minat investasi di industri manufaktur, memperburuk kinerja sektor petrokimia, serta mengancam keberlangsungan lapangan kerja.
Para ekonom pun mendorong pemerintah segera memperkuat instrumen pengamanan perdagangan, meningkatkan pengawasan terhadap praktik dumping dan impor ilegal, serta memastikan persaingan usaha berlangsung secara sehat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing industri plastik nasional, melindungi jutaan tenaga kerja, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. (Sumber : koran-jakarta.com)
