Persoalan tersebut mencakup dugaan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai aturan, hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas laporan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta.
Aduan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.
Dalam kunjungan itu, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida serta jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin mendengarkan langsung aspirasi pekerja sekaligus memberikan kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk menyampaikan penjelasan mengenai berbagai persoalan yang dilaporkan.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di Kantor Kemnaker.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua belah pihak untuk membahas berbagai persoalan hubungan industrial sekaligus mencari jalan penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain meminta klarifikasi, Afriansyah juga mengingatkan perusahaan agar memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, termasuk kepesertaan dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.
Perusahaan juga diminta menghormati kebebasan berserikat dan memastikan setiap proses PHK dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengesampingkan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, setiap persoalan hubungan industrial harus ditangani dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegas Afriansyah.
Dengan langkah tersebut, Kemnaker berharap persoalan yang diadukan pekerja PT Indonesia Epson Industry dapat ditindaklanjuti secara objektif dan memperoleh penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak. (Sumber : riaueditor.com)
