Salah satu ketentuan penting adalah adanya persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan perintah kerja lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital,” demikian bunyi Pasal 116 ayat (1).
Aturan ini memberikan penegasan bahwa pelaksanaan lembur harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta perintah resmi dari perusahaan. Dengan demikian, mekanisme kerja lembur tidak boleh dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang.
Batas Maksimal Lembur Empat Jam Sehari
Selain mengatur persetujuan dan perintah kerja lembur, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membatasi durasi lembur.
Dalam Pasal 116 ayat (2), disebutkan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.
Pembatasan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja agar pelaksanaan lembur tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memperhatikan waktu istirahat serta kondisi pekerja.
Perusahaan Wajib Membayar Upah Lembur
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayar upah kepada pekerja yang menjalankan kerja lembur.
Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2), perhitungan upah lembur pada hari kerja menggunakan ketentuan sebagai berikut:
- Jam pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam.
- Setiap jam berikutnya dibayar sebesar dua kali upah sejam.
Sementara itu, Pasal 116 ayat (3) mengatur bahwa perhitungan upah sejam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Dengan ketentuan tersebut, perusahaan wajib memperhitungkan pembayaran lembur sesuai dengan durasi kerja tambahan yang dilakukan pekerja.
Ada Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar
Tidak hanya mengatur kewajiban perusahaan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sanksi apabila ketentuan kerja lembur tidak dipenuhi.
Perusahaan yang melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- Peringatan tertulis.
- Denda administratif.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan sanksi tersebut menjadi instrumen penegakan hukum agar perusahaan mematuhi aturan mengenai persetujuan lembur, perintah kerja, batas waktu lembur, serta pembayaran upah lembur.
Upah Lembur pada Hari Libur atau Istirahat Resmi
Pengaturan lebih lanjut mengenai pembayaran kerja lembur juga tercantum dalam Pasal 125 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026, khususnya untuk pekerja yang menjalankan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.
Untuk pekerja yang menjalankan lembur pada hari libur atau istirahat resmi dengan ketentuan waktu kerja enam hari kerja dan 40 jam seminggu, perhitungan upah lemburnya adalah:
- Jam pertama sampai dengan jam ketujuh dibayar dua kali upah sejam.
- Jam kedelapan dibayar tiga kali upah sejam.
- Jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dibayar empat kali upah sejam.
Sementara itu, apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur ditetapkan sebagai berikut:
- Jam pertama sampai dengan jam kelima dibayar dua kali upah sejam.
- Jam keenam dibayar tiga kali upah sejam.
- Jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dibayar empat kali upah sejam.
Pasal 125 ayat (5) juga menegaskan bahwa perhitungan upah sejam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Dengan adanya pengaturan tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan kepastian mengenai pelaksanaan dan pembayaran kerja lembur.
Pekerja memiliki hak untuk memberikan persetujuan sebelum menjalankan lembur, sementara perusahaan diwajibkan memenuhi prosedur, batas maksimal waktu kerja, dan membayar upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber : kompas.com)
